Lombok Barat (Inside Lombok) – Menyusutnya target pendapatan asli daerah (PAD) untuk Dinas Perdagangan (Disperindag) Lobar pada APBD Perubahan 2022 ini disorot kalangan DPRD Lobar. Pasalnya, di tengah berbagai upaya dari OPD lainnya meningkatkan target PAD dari berbagai sektor, Disperindag justru melakukan kebalikannya.
“Ini yang menjadi pertanyaan kita kenapa dia turun (target PAD Perindag)?” tanya Ketua Komisi II DPRD Lobar, Abubakar Abdullah selaku komisi yang membidangi keuangan dan pendapatan, Senin (19/09/2022).
Menurutnya, dari data rencana target PAD APBD Perubahan 2022 total target PAD Lobar meningkat 13,98 persen, dari Rp303 miliar menjadi sekitar Rp346 miliar. Target itupun dibagi kepada 14 OPD penghasil PAD, baik BLUD maupun non BLUD.
Kendati, dari sejumlah OPD itu hanya Disperindag yang menurunkan targetnya pada APBD perubahan ini. Dari yang awalnya Rp4,8 miliar turun menjadi Rp3,7 miliar lebih atau berkurang sekitar Rp1 miliar lebih.
“Dia alasannya Disperindag salah satunya barang daerah yang mau disewakan ternyata sudah dikontrakan duluan, sehingga ndak bisa (tidak berpotensi),” beber dia. Namun alasan itu tak bisa langsung diterima begitu saja oleh komisi II.
Mereka justru melihat ada potensi peningkatan PAD yang bisa dioptimalkan melalui dinas tersebut. Apalagi pengelolaan pasar kini sudah diambil alih Disperindag dari Bapenda. Sehingga harusnya ada lebih banyak potensi lagi.
“Kita tidak bisa terima alasan hanya berupa argumen saja. Mana datanya berikan dulu. Sehingga saya tidak bisa menelan mentah-mentah apa yang disampaikan tanpa ada data yang benar,” ketus Abu.
Saat ini pihaknya tengah menelusuri apa yang menyebabkan Perindag menurunkan target PAD tersebut sampai 25 persen. Terlebih, disaat OPD lain rata-rata menaikan targetnya sampai 25 persen.
“Kok Perindag ini turun, saya tanya alasanya, katanya pasar yang dikasih pengelolanya sekarang sudah dikontrakan duluan. Makanya saya minta mana datanya, dia kesini tidak bawa data,” herannya.
Lantas, pihaknya mempertanyakan kemampuan dan kreatifitas dari Kepala OPD terkait dalam melihat potensi PAD. Terlebih jika melihat target beberapa OPD lain terdapat peningkatan. Di antaranya, Bapenda naik Rp26 miliar lebih, dari yang awalnya Rp126 miliar menjadi sekitar Rp153 miliar. Kemudian DLH dari Rp3 miliar menjadi Rp3,75 miliar atau meningkat sekitar Rp750 juta.
Kemudian Dishub yang peningkatan Target PAD-nya cukup tinggi sekitar 71,45 persen, dari yang awalnya Rp1,48 miliar menjadi Rp2,53 miliar. Selanjutnya, BPKAD dari Rp27 miliar naik menjadi Rp40 miliar lebih. Serta Dinas Pertanian dari Rp750 juta menjadi Rp1,22 miliar. Sedangkan beberapa OPD lainya mengalami peningkatan target PAD rata-rata 25 persen dari APBD Murni 2022.
Sehingga Abu meminta kepada OPD penghasil PAD agar bisa lebih kreatif dan berinovasi dalam menangkap berbagai peluang potensi PAD yang ada. Terlebih hingga saat ini, realisasi PAD Lobar dinilai kurang bagus. Bahkan, sampai akhir Agustus total PAD baru mencapai 50,55 persen atau Rp 153 miliar lebih, masih jauh dari target.
Kendati tak bisa dipungkiri memang, di tengah pemulihan ekonomi dan kenaikan harga BBM saat ini. Turut berdampak juga pada naiknya ongkos produksi baik di sektor pertanian, industri, perdagangan, transportasi dan seluruh sektor usaha lainnya.
Namun Abu menegaskan, bukan berarti OPD harus berdiam diri dan tak memaksimalkan potensi PAD yang ada. Sehingga kondisi ini pun dapat menjadi salah satu aspek untuk mengukur kemampuan para kepala OPD untuk mencari peluang PAD. Pihaknya pun akan menjadikan hal ini sebagai bahan evaluasi jika nantinya hingga akhir tahun PAD Lobar tak kunjung mencapai target.
“Harus ada reward untuk yang bisa mencapai target dan punishment bagi yang tidak bisa mencapai target,” tandasnya. (yud)
