Lombok Timur (Inside Lombok) – Puluhan massa kembali menggelar aksi jilid 3 penolakan kenaikan harga BBM di Kantor DPRD Lombok Timur, Rabu (21/09). Dalam orasinya, massa mendesak DPRD Lombok Timur untuk sama-sama berkomitmen melakukan penolakan atas kebijakan pemerintah pusat terkait dengan kenaikan harga BBM.
Massa mendesak seluruh fraksi yang ada di DPRD Lombok Timur untuk menolak keras kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat. “Melalui aksi jilid 3 ini kami masih berkomitmen untuk menyuarakan hak-hak rakyat,” ucap Yandis selaku koordinator umum aksi pada orasinya.
Menurutnya, dua tahun terakhir masyarakat dilanda pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian belum stabil. Dengan adanya kenaikan BBM ini tentu juga akan mencekik perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu massa mengajak DPRD Lombok Timur berkomitmen bersama-sama menyuarakan aspirasi masyarakat.
“Karena nyatanya DPRD ini telah berkhianat kepada kita. Aspirasi kita harus diteruskan, jika tidak kita nyatakan DPRD sebagai pengkhianat rakyat,” tegasnya.
Massa menilai Dewan tidak begitu merasakan, bahkan sama sekali tidak terkena dampak dari kenaikan BBM ini. Massa juga pastikan aksi jilid ketiga yang digelar ini sudah tidak ada lagi negosiasi.
“Pemerintah ini buta. Demo di mana-mana, tapi tidak ada satupun yang didengar, telinga dan hati nurani pemerintah kita saat ini sudah mati,” ungkapnya.
Massa kemudian mencoba memaksa masuk ke gedung DPRD Lombok Timur dengan aksi saling dorong dengan petugas kepolisian. Massa pun berhasil masuk setelah menerobos pintu gerbang gedung DPRD Lombok Timur.
Keluar menemui massa, Ketua DPRD Lombok Timur, H. Daeng Paelori mengatakan bahwa apa yang menjadi tuntutan massa telah disetujui dan bersama-sama komitmen menolak harga BBM, serta ia juga menegaskan bahwa tuntutan massa sudah dikirim ke pusat. “Kita sudah kirim semua tuntutan aksi itu,” jelasnya kepada massa aksi.
Tak puas dengan tanggapan Dewan, massa kemudian meminta salinan berkas yang dikirim ke pemerintah pusat oleh DPRD Lotim. Namun aksi massa dari Aliansi Laskar Banteng Hitam tak terdapat dalam salinan tersebut. Sehingga lantaran hal tersebut membuat adanya adu argumentasi antara DPRD Lombok Timur dengan massa tak terelakkan.
“Tuntutan kalian sama dan kita setuju dengan itu semua. Kalaupun nama aksi kalian tidak ada, akan tetapi tuntutan kalian sama kan,” tegas Daeng.
