Mataram (Inside Lombok) – Tahun ini, sudah ada 11 SMK di NTB yang memiliki badan layanan umum daerah (BLUD). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB mendorong agar SMK yang lain bisa segera mengusulkannya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Aidy Furqon mengatakan keberadaan BLUD tersebut berdasarkan aturan Gubernur tentang BLUD untuk SMK. Sehingga penetapan sekolah-sekolah yang memiliki BLUD nantinya berdasarkan SK Gubernur NTB.
“Aturan Gubernur tentang BLUD untuk SMK dan penetapan sekolah-sekolah yang berlaku itu keputusan Gubernur. Yang sudah berjalan 11 sekolah,” katanya Rabu (5/10) siang.
Belasan BLUD miliki SMK yang sudah ada tersebut bergerak di beberapa bidang, misalnya industri kreatif, permesinan, pertanian hingga wisata. Untuk mengembangkan BLUD di masing-masing SMK, tahun ini sebanyak 23 sekolah kejuruan lagi yang sudah mengusulkan.
“Semester ini kami menambah 23 usulan. Mudah-mudahan November-Desember ini sudah bisa bertambah,” ujarnya.
Jika akhir tahun ini sudah ada SK yang ditetapkan pimpinan daerah, maka sebanyak 34 SMK di NTB sudah memiliki BLUD. Adapun syarat untuk bisa mengajukan sekolah terdaftar memiliki BLUD yaitu harus memiliki tempat praktik, basis industri, sudah memiliki kemitraan dengan dunia usaha dan pemasaran.
“Saya mendorong 99 SMK bisa menjadi BLUD. Jadi tahun ini sekitar 34 sekolah lah yang akan punya BLUD,” ungkap Aidy.
Adanya BLUD di sekolah diharapkan mendukung peserta didik yang ada di SMK sejak dini memiliki jiwa wirausaha. “Dengan demikian sejak dini SMK kita targetkan bisa ber entrepreneur,” harapnya.
SMK yang sudah memiliki BLUD beberapa diantara yaitu SMK Negeri 5 Mataram, SMK Negeri 3 Mataram, SMK Kuripan Lombok Barat dan sekolah lainnya itu ada di Selong Lombok Timur. Wirausaha yang dikembangkan berbeda-beda seperti di SMK Negeri 5 Mataram membuat Batik Sasambo.
“SMK yang ada di Selong bahkan ini sudah diambil langsung oleh perusahaan. Ditempatkan di homestay, zona wisata,” ucapnya bangga.
Hasil kerajinan para peserta didik ini nantinya akan digabung dengan UMKM yang ada di NTB. Sehingga setelah tamat sekolah, bisa langsung kerja atau menciptakan usaha sendiri. “Itu kita kawinkan dengan UMKM. Tenaga kerja yang SMK bisa terfasilitasi,” pungkasnya. (azm)
