Mataram (Inside Lombok) – Presiden Indonesia, Joko Widodo beberapa waktu belakangan mewanti-wanti pergerakan ekonomi Indonesia di tengah bayang-bayang resesi yang menjadi ancaman ekonomi global. Kondisi tersebut menjadi atensi pemerintah pusat, begitu juga di daerah agar tidak berdampak besar.
“Sebenarnya yang hati-hati itu pemerintah pusat, karena semua aspek kebijakan moneter maupun fiskal ada di pusat. Kemungkinan ekonomi akan mengalami perlambatan tahun depan,” ujar Pengamat Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mataram (Unram), Firmansyah, Kamis (8/12).
Pergerakan ekonomi tahun depan diprediksi melambat dari biasanya. Namun selama aktivitas transaksi itu masih ada kemungkinan masih bisa tumbuh. Namun pertumbuhan ekonomi NTB akan tetap tumbuh dengan prediksi tumbuh.
“Kalau saya lihat masih plus 5 minus 1 persen. Paling penting produk yang ditransaksikan itu masih tersedia di lokal, seperti beras, ikan, daging dan kebutuhan sekunder lain,” tuturnya.
Menurutnya, untuk di daerah khususnya pemerintah harus memperkuat suplai dan rantai pasok kebutuhan pokok agar tidak memunculkan gangguan distribusi barang dan jasa. Produksi dan distribusi bahan kebutuhan pokok harus dijaga sampai ke akar rumput supaya inflasi dapat dikendalikan sehingga tidak membebani ekonomi rumah tangga.
“Kalau kita didaerah paling menjaga stabilitas harga, alokasi belanja yang tepat waktu dan sasaran, menjaga pasokan produk pokok yang itu saja,” jelasnya.
Diakui memang daerah terdampak pasti, untuk atasi inflasi global misalnya The FED atau Bank Sentral Amerika menaikkan bunga acuan, maka Bank Indonesia (BI) kemungkinan besar ikut menaikkan. Jika bunga naik tentu sektor riil di daerah juga terdampak, yang mana cost (pengeluaran) mereka untuk meminjam uang lebih banyak.
“Dampaknya ke mana-mana bila ini kondisinya, tapi untuk transaksi barang dan jasa tidak separah pusat atau daerah yang andalan utamanya impor,” terangnya.
Dikatakan, jika masih ada endapan APBD di bank dapat digunakan untuk pengembangan produk lokal dengan tujuan tetap menjaga stabilitas konsumsi, pengeluaran pemerintah dan ekspor. Gunakan belanja pemerintah secara maksimal untuk menstimulasi ekonomi lokal. Lewat pengembangan produk atau komoditas lokal, stimulasi ekonomi untuk penguatan belanja masyarakat.
“Hati-hati bukan berarti hemat belanja. Tidak boleh pemerintah hemat belanja, harus digunakan maksimal untuk stimulasi ekonomi lokal. Kuncinya kita harus kerja lebih keras lagi, tidak bisa kita kerja normal dalam keadaan yang tidak normal,” pungkasnya. (dpi)
