Mataram (Inside Lombok) – Angka kemiskinan NTB September 2022 tercatat mengalami kenaikan 12,8 ribu atau 0,14 persen terhadap Maret 2022. Naiknya angka kemiskinan di NTB masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah. Pasalnya, saat kondisi ekonomi membaik pasca pandemi Covid-19, tetapi kemiskinan justru naik.
Naiknya angka kemiskinan tidak hanya di NTB. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah orang miskin di Indonesia bertambah menjadi 26,36 juta penduduk pada September 2022.
“Itu terjadi di seluruh Indonesia dan ini menjadi PR besar kita yang harus kita tangani terus,” ungkap Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah, Rabu (18/1).
Menurutnya, kenaikan harga beberapa barang kebutuhan juga memicu terjadinya inflasi. Di mana dengan semakin melonjaknya angka inflasi maka bisa mempengaruhi angka kemiskinan.
Inflasi sendiri bisa menjadi beban masyarakat jika tidak didukung dengan kenaikan pendapatan. “Karena itu inflasi ini harus diperkuat pengendalianya sehingga bisa menekan kemiskinan. Inflasi kan karena adanya kenaikan harga,” tuturnya.
Sementara itu, BPS NTB mencatat pada September 2022, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 21,22 persen di perkotaan dan 24,97 persen di pedesaan.
Kemudian kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2022 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok, sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Sebelumnya, Statistisi Ahli Madya Arrief Chandra Setiawan mengatakan kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2022 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok, sebagai akibat dari kenaikan harga BBM.
Menurutnya beberapa bantuan yang diberikan di tengah penyesuaian harga BBM seharusnya tidak mempengaruhi kemiskinan, baik secara nasional maupun daerah. Namun harga BBM Pertalite yang naik 30,72 persen kemudian Solar naik 32,04 persen dan Pertamax naik 16 persen.
“Hal tersebut bisa menaikkan kemiskinan di NTB sebesar 0,14 persen, jadi sebenernya kebijakan pemerintah pusat maupun daerah untuk menanggulangi penyesuaian harga BBM,” jelasnya. (dpi)
