Mataram (Inside Lombok) – Minat kepemilikan rumah cukup tinggi, tidak hanya komersial tetapi juga subsidi. Namun sayangnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (BMR) banyak yang kesulitan untuk mengakses rumah subsidi, karena belum bankable.
Ketua Real Estate Indonesia (REI) NTB, Heri Susanto berharap pemerintah sebagai pemangku kebijakan dapat merevisi persyaratan penerima manfaat dari rumah subsidi. Di mana MBR itu klusternya ada tiga, yakni pertama yang bankable, MBR secara perbankan layak. Kemudian MBR tidak bankable terbagi dua, pertama kelompok kolektibilitas tinggi, kedua sebagai UMKM yang kadang kala pencatatan keuangannya tidak rapi, sehingga ketika masuk ke sistem perbankan tidak bankable.
“Mungkin yang di perbaiki MBR yang tidak bankable secara pencatatan keuangan yang tidak rapi,” ujar Heri Susanto, Kamis (9/2).
Menurutnya, MBR yang masuk skor kredit dengan kolektibilitas 3 (kurang lancar), kolektibilitas 4 (meragukan), dan kolektibilitas 5 (macet) akan sulit mengajukan kepemilikan rumah subsidi karena sistem perbankan tidak mengizinkan. Melihat kondisi itu, permasalahan saat ini adalah bagaimana pemerintah membuat persyaratan terhadap MBR yang tidak bankable agar bisa tetap mengakses rumah subsidi.
“Ceruk pasar yang bankable itu sudah mulai menipis, karena konsumen yang bankable itu rata-rata PNS,” terangnya.
Sementara jika mengandalkan pangsa pasar MBR yang bankable seperti ASN tidaklah banyak. Untuk itu didorong yang sulit diakses perbankan dapat dimudahkan untuk mendapatkan rumah subsidi. Perubahan syarat ini tidak bisa dilakukan oleh pihak perbankan ataupun pengembang.
“Tentu tidak bisa mengubah persyaratan MBR non bankable ini karena sebagai pelaku. Artinya, hanya pemerintah pusat sebagai pemangku kebijakan yang dapat merevisi. Sekarang yang pegang adalah BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat),” jelasnya.
Di sisi lain penjualan rumah subsidi di NTB sudah tembus tujuh ribu unit. Namun jika dibandingkan dengan angka defisit atau backlog perumahan NTB sebesar 220 ribu unit tentu jumlah ini masih kurang. Lokasi rumah subsidi tersebar merata di Pulau Lombok ya, seperti pinggiran Kota Mataram, Lombok Barat bagian selatan hingga perbatasan Lombok Tengah.
“Sumbawa juga ramai, Bima sudah mulai dan Dompu sedang kami jajaki,” ujarnya. (dpi)
