Mataram (Inside Lombok) – Kredit Usaha Rakyat (KUR) lebih banyak diakses oleh para pelaku UMKM. Padahal dari sisi peternak pun bisa mengakses KUR untuk pengembangan peternakan mereka. Kementerian Pertanian (Kementan) RI telah menggandeng perbankan dalam memfasilitasi KUR untuk peternak yang telah melakukan pembibitan dan pembudidayaan.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB mengimbau agar pelaku ternak secara berkelompok dapat memanfaatkan fasilitas KUR. Terlebih sudah ada dana yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk penyaluran KUR kepada para peternak. Kementan meminta agar segera dimanfaatkan dan digunakan.
“Secara nasional, pemerintah sudah siapkan KUR ini sebesar Rp23 triliun lebih dan untuk NTB sekitar ratusan miliar rupiah,” ujar Kepala Disnakeswan NTB, Khairul Akbar, Kamis (16/2).
Bagi peternak mengakses KUR hanya dibebankan membayar pokok pinjaman. Sedangkan untuk bunga pinjaman akan disubsidi pemerintah daerah. Selain itu, untuk mengakses KUR maka kelompok ternak mendapat surat rekomendasi dari Disnakeswan NTB untuk diusulkan ke perbankan.
“Dana KUR ini masuk ke BPKAD sehingga langsung berhubungan dengan perbankan. Praktek akses KUR bagi peternak sudah dilakukan Pemkab Lombok Timur,” tuturnya.
Melihat hal tersebut pemprov NTB akan mencoba melakukan hal serupa di tingkat provinsi dan menggandeng atau bekerja sama dengan bank. Nanti dicoba akan menggandeng Bank NTB Syariah dan bank nasional seperti BRI, BNI. Bahkan Pemkab Dompu juga tertarik ikut program KUR ini.
Dinas terkait akan kembali lakukan studi banding ke Pemkab Lotim. Keyakinan mereka untuk ikut, selain mendapat dana KUR hingga Rp500 juta dari pusat, kondisi kelompok peternak sudah berkembang baik.
“Termasuk kelompok-kelompok penggemukan sapinya, apalagi mereka sudah memiliki pakan ternak berupa lamtoro,” ungkapnya.
Dikatakan KUR untuk penguatan akses pembiayaan UMKM dalam meningkatkan kualitas bibit dan akselerasi peningkatan populasi. Jadi dapat meningkatkan produksi daging nasional dan daerah.
“Optimis Kementan karena angka (kredit) macet di peternakan ini sangat minim, kurang dari tiga persen. Untuk meminimalisir kredit macet,akan dilakukan skema tanggung renteng.
Di mana dari sekian orang dalam satu kelompok ketika ada anggotanya macet membayar maka menjadi tanggungan kelompok “Kelompok bisa umumkan anggotanya yang macet ini melalui speaker masjid. Sehingga mau tidak mau yang malas bayar pinjaman akan membayar,” pungkasnya. (dpi)
