Mataram (Inside Lombok) – Data kasus stunting di 10 kabupaten/kota di NTB perlu dievaluasi. Pasalnya, dari data yang ada angka stunting berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan hasil Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) menunjukkan selisih yang begitu besar.
Wakil Gubernur NTB, dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah saat memaparkan data stunting berdasarkan dua basis data tersebut mengatakan baru dua daerah di NTB saat ini yang memiliki jarak antara basis data SSGI dan e-PPBGM tidak terlalu jauh. Misalnya Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat yang hanya berjarak 3-4 persen.
“Sehingga otomatis kepercayaan terhadap data itu menjadi besar. Karena data riil dan data survei dekat,” katanya, Selasa (11/4) di Kantor Gubernur NTB. Ia pun mempertanyakan, data kabupaten/kota lainnya yang memiliki jarak sangat jauh antara basis data SSGI dan e-PPBGM.
Misalnya, di Kabupaten Sumbawa data stunting berdasarkan SSGI sebesar 29,70 persen, e-PPBGM per september sebesar 7,17 persen dan e-PPBGM 2022 yaitu sebesar 6,92. Jarak yang terlalu jauh hingga 20 persen lebih ini ditekankan butuh penjelasan.
“Ini butuh penjelasan dan sesuatu yang ekstra untuk menyatakan ini benar data kami. Begitu yang lain-lain jaraknya. Kita bisa lihat jaraknya,” ujar Wagub sambil menunjukkan data stunting masing-masing kabupaten/kota.
Selain di Kabupaten Sumbawa, perbandingan data stunting NTB dari SSGI dan e-PPBGM juga terlihat di kabupaten/kota lainnya. Misalnya di Kota Bima berdasarkan data SSGI sebesar 31,20 persen, e-PPBGM pada bulan September 13,83 dan e-PPBGM 2022 13,70. Daerah lain yang memiliki jarak cukup jauh yaitu Kabupaten Dompu. Di mana data stunting berdasarkan SSGi yaitu sebesar 34,50 persen, e-PPBGM bulan September 14,77 persen dan e-PPBGM 2022 sebesar 13,00 persen. Kabupaten Bima data SSGI sebesar 29,50 persen, e-PPBGM September 16,62 persen dan e-PPBGM 2022 13,88 persen.
Kabupaten Lombok Tengah data stunting berdasarkan SSGI 2022 yaitu sebesar 37,00 persen, e-PPBGM bulan September 18,30 persen, e-PPBGM 2022 20,81 persen. Kabupaten Lombok Utara basis data SSGI 2022 sebesar 35,50 persen, e-PPBGM bulan September 28,25 persen, e-PPBGM 2022 sebesar 22,54 persen. Kabupaten Lombok Timur basis data SSGI 2022 sebesar 35,60 persen, e-PPBGM 26,04 persen, e-PPBGM 2022 16,93 persen. Kabupaten Lombok Barat basis data SSGI 2022 sebesar 34,00 persen, e-PPBGM bulan September 19,11 persen dan e-PPBGM 2022 18,98 persen.
Dari data-data tersebut katanya menjadi bahan evaluasi dan melakukan intervensi sesuai dengan konsep yang sudah dibuat. Baik dari segi alat ukur yang digunakan, intervensi gizi hingga lingkungan. “Cuci tangan pakai sabun betul-betul diterapkan dan tidak ada yang buang air besar sembarang,” katanya.
Kasus stunting ini katanya tidak terlepas dari faktor lingkungan. Daerah yang sudah menerapkan 5 pilar STBM di NTB akan berdampak terhadap intervensi gizi kasus stunting akan lebih cepat terlihat. Saat ini 10 kabupaten dan kota di NTB sudah menerapkan 5 pilar STBM.
“Sangat cepat mengikuti KSB untuk menerapkan 3 pilar STBM sudah selesai. Dua yang masih menjadi PR kita yaitu pengolahan sampah rumah tangga dan limbah cair rumah tangga dan ini harus seriusi. Agar intervensi bisa riil,” tegasnya. (azm)
