Mataram (Inside Lombok) – Tabung gas elpiji 3 kilogram (kg) diperuntukkan bagi rumah tangga, justru banyak digunakan di bidang industri. Hal tersebut membuat harga gas elpiji 3 naik melebihi harga eceran tertinggi (HET), salah satunya seperti yang terjadi di Dompu.
“Kemarin kan stok ada, sekarang harga (jadi persoalan). Tentu harapan kami, stok ada maka harga stabil atau tidak boleh naik. Satu kecamatan di Dompu dia harganya (gas elpiji) Rp30 ribu per tabung yang 3 kg,” kata Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, Senin (12/6).
Beberapa waktu lalu juga di Dompu sempat terjadi kekurangan pasokan gas elpiji 3 kg. Hal itu diduga karena keterlambatan pasokan, lantaran adanya libur panjang di awal Juni 2023 kemarin.
“Untuk Dompu ini memang selain karena penggunaan oleh beberapa masyarakat yang bergerak di bidang industri, juga ada penambahan kebutuhan. Penambahan inilah rupanya terlambat di informasikan, sehingga tidak masuk dalam kuota,” tuturnya.
Namun dari Pertamina telah kembali memasok kebutuhan elpiji 3 kg untuk memenuhi ketersediaan dan kebutuhan masyarakat. Pada 7 Juni 2023 sudah mengirim 5.600 tabung, kemudian 9 Juni 2023 dikirim lagi 2.240 tabung, dan 10 Juni sebanyak 1.220 tabung. Sehingga sudah 8.960 tabung yang sudah dikirim ke Dompu. Jumlah Ini setara dengan 155 persen alokasi harian, ini tambahan yang dikirim ke Dompu di saat kesulitan gas elpiji 3 kg.
“Sampai hari ini stoknya ada. Tinggal harganya saja, tapi harga ini di satu titik kecamatan tinggi. Tapi dari Disdag Dompu sudah mulai turun ke lapangan untuk mengecek harga,” terangnya.
Diterangkan, sewajarnya harga tabung gas elpiji 3 kg berkisar di Rp20 ribu. Menyikapi kenaikan harga gas elpiji di Dompu, Disdag NTB berkoordinasi dengan Bupati Dompu dan Disdag Dompu untuk mengecek langsung ke lapangan.
“Penyebabnya harga tinggi, mungkin karena mereka melihat limitnya, karena jadwal kirimnya mundur ketika hari libur panjang itu. Kekosongan di hari weekend itu tersendat di Dompu, termasuk masyarakat yang membeli untuk industri pertanian,” bebernya
Untuk itu Disdag NTB bersama pemkab dan Disdag Dompu akhirnya mencoba merekap ulang berapa kebutuhan riil untuk rumah tangga. Pasalnya, dari industri juga ikut menggunakan, yang seharusnya mereka tidak memakai gas subsidi.
“Industri pertanian untuk pompa air, ada setrika laundry itu pakai elpiji 3 kg. Di situlah kami butuh teman-teman untuk sosialisasi, bahwa di aturannya memang tidak boleh, termasuk ASN juga. Pelaku industri disarankan tidak menggunakan gas subsidi,” jelasnya.
Meskipun sudah ada aturan larangan industri gunakan elpiji 3 kg, belum ada sanksi yang diberikan kepada mereka, karena belum ada aturan itu. Sehingga hanya diberikan imbauan saja. “Kita tegur dan larang saja (Industri yang menggunakan elpiji 3 kg) tidak sanksi. Kalau gas melon tidak untuk UMKM. Yang subsudi ini kan rumah tangga,” demikian Nelly. (dpi)
