Mataram (Inside Lombok) – Ratusan massa aksi mahasiswa Universitas Mataram (Unram) dari berbagai fakultas yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Unram Melawan menggeruduk gedung Rektorat Unram, Kamis (22/6). Mereka mengajukan 13 tuntutan kepada Rektor Unram, terutama persoalan kasus kekerasan seksual di kampus serta biaya pendaftaran mahasiswa baru jalur mandiri yang dinilai cukup besar.
Massa pun sempat ricuh. Bahkan seorang mahasiswa sempat pingsan di tengah aksi lantaran tak kunjung ditemui rektor. Massa pun sempat menerobos masuk ke depan gedung. Di mana demo tersebut bertetapan dengan kegiatan wisuda, hingga membuat para wisudawan dan wisudawati bubar.
Menanggapi tuntutan massa, Rektor Unram, Bambang Hari Kusumo yang menemui massa aksi berjanji Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) akan dilanjutkan. Kemudian bagi mahasiswa miskin akan digratiskan, di mana bebas biaya UKT dan IPI telah dilakukan tahun lalu. Hanya saja kurang sosialisasi kepada mahasiswa.
“Ini tuntutan yang luar biasa. Semangat saya sebagai rektor dengan kalian sama. Tidak ada yang namanya kekerasan seksual di dalam kampus,” terangnya. Selain itu, ia berjanji akan menambah jumlah buku di perpustakaan dan akan memberikan izin penggunaan sertifikat toefl dari luar kampus Unram, serta akan meniadakan iuran pengembangan institusi (IPI) bagi mahasiswa miskin yang memenuhi syarat.
“Soal pungli, saya paling depan berhadapan dengan itu. Usulan tidak cukup dengan surat mana RAB-nya. Kalau tidak jelas saya coret,” tuturnya. Selain itu, pembiayaan daftar mahasiswa baru jalur mandiri disebut Bambang akan diskusikan dengan pemerintah pusat. Karena itu merupakan kebijakan dari pemerintah pusat.
Sedangkan kaitan dengan adanya kekerasan terhadap mahasiswa oleh satpam, akan diserahkan pihaknya ke penegak hukum. “Ada jalurnya. Saya tidak bisa intervensi terhadap penegak hukum. Saya sudah katakan, negara ini negara hukum, yang melanggar hukum ditindak. Siapapun,” jelasnya.
Koordinator Lapangan Massa Aksi, Wahyu Alam menerangkan pihaknya telah melayangkan beberapa tuntutan kepada Rektor Unram. Antara lain mendesak Satgas PPKS menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang dialami mahasiswi di dalam dan di luar kampus Unram. Selain itu, ada juga permintaan agar pembayaran IPI dihapuskan, karena memberatkan.
Tuntutan lainnya, pihak rektorat diminta memberikan kejelasan dan keterbukaan dalam penentuan grade UKT (Uang Kuliah Tunggal) mahasiswa. Keempat menunut dan mendesak pihak rektorat untuk mengadak perbaikan sarana dan prasarana. Di antaranya pengadaan fasilitas tes toefl di semua fakultas, berikan izin penggunaan sertifikat tes toefl dari luar Unram dan memprioritaskan mahasiswa unram untuk tes toefl di PUBA.
Pengadaan buku-buku baru di perpustakaan, serta menuntut pembangunan sekretariat Ormawa juga tak lepas dari tuntutan massa aksi. “Lakukan penyesuaian biaya tes mandiri dan tes kesehatan sesuai ekonomi orang tua atau wali, dan gratiskan mahasiswa tidak mampu, serta kembalikan uang calon mahasiswa baru yang mendaftar,” pintanya.
Selanjutnya, pihak kampus diminta mengkaji ulang implementasi MBKM serta perjelas biaya akomodasi dan pencairan insentif pencairan proposal MBKM. Pemberlakuan pemerataan jam malam, stop pungli, hentikan kriminalisasi dan pembungkaman ruang demokrasi.
Kemudian, mendesak rektorat membuat POB bagi mahasiswa Ormawa, berikan subsidi bagi mahasiswa yang akan KKN. Perjelas penerapan IKU beserta alur administrasinya untuk kegiatan mahasiswa. Menuntut dan mendesak pihak kampus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kemahasiswaan.
“Menuntut dan mendesak rektor untuk memecat keamanan kampus dan security yang melakukan tindakan kekerasan saat aksi Selasa 21 Juni 2023,” jelasnya. (dpi)
