Mataram (Inside Lombok) – Fenomena posisi perempuan dalam dunia politik yang selama ini hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam proses pemilihan legislatif (pileg) dinilai sangat memprihatinkan. Terlebih keberadaan perempuan di kontestasi politik nyatanya masih dianggap belum setara dengan laki-laki.
“Keterwakilan perempuan di partai politik itu kan seolah-olah ini pelengkap dan bukan calon (utama),” kata Ketua DPRD Lobar, Nurhidayah yang mengisi materi dalam acara pendidikan politik perempuan yang digelar Solidaritas Perempuan Mataram di Hotel Lombok Astoria, Rabu (12/07/2023).
Melalui acara itu, diharapkan agar para caleg perempuan dari masing-masing partai dan dapil dapat memperoleh ilmu, terkait cara membranding diri. Termasuk bagaimana menyusun strategi yang dapat dilakukan untuk menggaet suara masyarakat yang ada di bawah.
“Kita juga memberikan masukan dan pengertian bahwa partai politik itu sebagai sarana kita berjuang bagi perempuan ini,” tegas politisi perempuan dari Gerindra ini. Menurutnya, banyak perempuan yang memutuskan terjun ke dunia politik, tidak memiliki keyakinan akan bisa memenangkan kontestasi karena banyak faktor dan hambatan, baik dari internal keluarga, maupun partai.
Ada juga faktor eksternal yang datang dari masyarakat, yang justru membuat para politisi perempuan pesimis. “Karena pandangan masyarakat begitu perempuan terjun di politik, mampu apa tidak bersaing atau bertarung melawan laki-laki,” ungkap dia.
Hambatan-hambatan semacam itu yang dinilai pihaknya perlu dikikis agar perempuan lebih berdaya dan setara dalam dunia perpolitikan.
Hal senada juga diungkapkan ketua Solidaritas Perempuan Mataram, Nurul Utami yang menyebut kegiatan pendidikan bagi para caleg perempuan ini berangkat dari kegalauan dan kegelisahan para perempuan yang selama ini cenderung hanya dijadikan pelengkap dalam kontestasi pileg.
“Kita melihatnya, kadang-kadang parpol juga tidak serius ketika dia sudah merekrut (caleg perempuan), kemudian tidak meningkatkan kapasitas perempuan yang seharusnya berjuang secara bersama, setara, adil dengan laki-laki,” terangnya.
Berdasarkan fakta-fakta yang mereka himpun, fenomenanya banyak caleg perempuan yang hanya menjadi pelengkap secara administratif, tidak secara substantif, yang seharusnya diperkuat. “Bagaimana cara berjuangnya, kapasitas apa yang harus dimiliki, itu tidak diperjuangkan secara utuh oleh partai dan penyelenggara pemilu juga sebenarnya yang punya kewajiban,” pungkasnya.
Sehingga kata dia, hal ini menjadi tanggungjawab bersama ketika perempuan yang akan berjuang dalam kontestasi politik ini tidak diperlakukan dengan adil dan setara. (yud)
