Mataram (Inside Lombok) – Majelis Wilayah (MW) Korps Alumni HMI (KAHMI) Provinsi NTB akan menggelar silaturahmi nasional (silatnas) dan zikir bangsa akhir pekan ini. Kegiatan ini akan dihadiri oleh para tokoh hingga Menteri koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Silatnas dan zikir bangsa ini dipastikan tidak mengandung unsur politik.
Koordinator Presidium MW KAHMI Provinsi NTB, Lalu Winengan mengatakan kegiatan silatnas dan zikir bangsa digelar karena melihat kondisi bangsa saat ini. Segala doa yang dipanjatkan nantinya dihajatkan agar Indonesia bisa aman dan terhindar dari perpecahan. Kedatangan para tokoh nasional hanya untuk mempererat silaturahmi dan zikir bangsa bukan karena menjelang tahun politik.
“Tidak ada unsur politik dan tidak ada tokoh politik yang kami undang. Yang kita undang misalnya Panglima TNI, Kapolri,” katanya Selasa (26/7) sore. Selain itu, pimpinan daerah dipastikan ikut hadir pada acara tersebut yang tidak akan maju lagi pada pemilihan tahun depan.
Gubernur yang akan ikut hadir pada acara silatnas dan zikir bangsa ini yaitu seperti Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Lampung, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Sumatera Utara dan beberapa pimpinan daerah lainnya.
Ia mengatakan, para peserta yang akan datang tidak saja dari KAHMI di Indonesia melainkan dari luar negeri. “Ketika mulai gerakan dari NTB ini, insya allah Indonesia akan mulai menjadi aman,” katanya.
Dengan melibatkan banyak tokoh pada acara silatnas dan zikir bangsa ini, bisa mengangkat nama baik Provinsi NTB baik secara nasional maupun internasional. “Ini juga bisa mengangkat nama baik NTB,” tegasnya.
Ia menambahkan, tujuan dari silatnas dan zikir bangsa ini juga untuk mempererat persaudaraan internal alumni HMI dan seluruh elemen anak negeri sebagai satu kesatuan bangsa. Selain itu, sharing ide dan gagasan alumni HMI seluruh Indonesia dalam merespon perkembangan dunia internasional untuk Indonesia yang lebih baik. “Ini juga sebagai bagian dari mayoritas umat Islam, KAHMI turut menghadirkan perilaku umat Islam yang sejuk dan ramah terhadap perbedaan,” kata Winengan.
Dikatakannya, dari kegiatan ini juga nanti ada rekomendasi kebudayaan kepada pemerintah pusat. Rekomendasi tersebut menyangkut sejumlah hal dalam dinamika kebangsaan dan kenegaraan mutakhir. (azm)
