Mataram (Inside Lombok) – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Poros Maritim Nusa Tenggara Barat meminta penghentian penggalian pasir besi di Pantai Dedalpak, Lombok Timur, yang dilakukan salah satu perusahaan karena dikhawatirkan merusak lingkungan dan kini telah meresahkan warga.
“Kami mengimbau kepada pihak perusahaan selaku pengembang tambang pasir besi itu untuk mengeluarkan alat beratnya dari kawasan pantai. Itu demi kenyamanan dan keamanan masyarakat sekitarnya,” kata Wakil Ketua Bidang Pendidikan DPD Poros Maritim NTB Masdar kepada Antara di Mataram, Jumat.
Ia menyebutkan dikeluarkannya alat berat dari lokasi itu demi menjaga kenyamanan dan keamanan masyarakat setempat dan jangan sampai peristiwa kerusuhan beberapa tahun lalu di kawasan itu terjadi kembali.
Bahkan dirinya mengharapkan pihak Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, perusahaan tambang, dan masyarakat duduk satu meja, untuk menyelesaikan konflik tersebut.
Sementara itu, Ketua DPD Poros Maritim NTB Baehakki menyatakan tambang pasir besi itu persis penyakit yang selalu tumbuh setiap saat dan selalu mendapatkan perlawanan dari masyarakat setempat.
Dirinya mengutip pernyataan Bupati Lombok Timur pada Agustus 2019 di kantor Camat Pringgabaya yang menyatakan tidak akan ada lagi tambang di Lombok Timur, namun kenyataannya pada pekan lalu, alat berat masuk kembali ke lokasi Pantai Dedalpak.
Sebelumnya, Gubernur Nusa Tenggara Barat H Zulkieflimansyah meminta perusahaan tambang yang beroperasi di provinsi itu tidak hanya memikirkan keuntungan semata tanpa memikirkan nasib masyarakat yang tinggal di lingkaran tambang.
“Pemain besar harus mengubah filosofi dalam mengelola tambang. Jangan lagi memaknai masyarakat sekitar sebagai pengganggu, tapi jadikan bagian dari proses industri tambang yang ada,” kata Gubernur saat menjadi narasumber dalam diskusi terbatas dengan tema “Mengelola Potensi Tambang di NTB” di Mataram, Kamis.
Doktor Zul, sapaan akrab Gubernujr NTB, mengatakan potensi tambang yang cukup besar di wilayahnya tentu memiliki peran besar dalam kontribusinya bagi kemajuan ekonomi. Namun di satu sisi, juga dapat menimbulkan masalah besar bagi lingkungan sekitar, apabila potensi pertambangan tersebut tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah.
Karena itu, menurut Gubernur, investor-investor tambang besar di NTB harus mulai mengubah pola dalam melakukan kegiatan eksplorasinya.
“Perusahaan harus menyalurkan anggaran corporate social responsibility (CSR)-nya untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat lingkar tambang. Tentunya, dengan meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja, sehingga mampu direkrut kerja, maka akan ada rasa ikut memiliki. Dengan demikian lingkungan NTB akan selalu aman dan nyaman bagi dunia investasi,” ujar Gubernur. (Ant)
