Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, pembangunan jalan penghubung Jalan Bung Hatta Gegutu-Gunung Sari Lombok Barat, sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk segera dilaksanakan.
“Dengan adanya pembukaan jalan terusan Jalan Bung Hatta Gegutu-Gunung Sari Lombok Barat, bisa mendukung daerah di sekitarnya untuk berkembang,” kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh di Mataram, Selasa.
Namun, wacana pembukaan jalan penghubung Bung Hatta Gegutu-Gunung Sari Lombok Barat (Lombok Barat) sejauh ini masih terkendala pembebasan lahan, terutama untuk pihak dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Dengan estimasi pembebasan lahan mencapai sekitar delapan hektare, sementara untuk Kota Mataram hanya sekitar dua hektare. Kendati demikian, pembukaan jalan untuk kepentingan dua daerah.
“Karenanya, kami berharap Pemerintah Provinsi NTB bisa memberikan dukungan bantuan pembebasan lahan,” katanya.
Ia mengakui, dalam hal pembebasan lahan Kabupaten Lombok Barat akan lebih banyak mengalokasikan anggaran, namun hal itu bisa berdampak terhadap pengembangan daerah ke depannya.
“Untuk itu kami akan terus mengembangkan wacana ini agar bisa terealisasi dan kemacetan lalu lintas di Jalan Dr Wahidin Rembiga dapat teratasi sebab jalan penghubung Bung Hatta Gegutu-Gunung Sari, bisa menjadi alternatif bagi warga ,” katanya.
Sementara Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid yang ditemui di sela kegiatan pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri Mataram di aula pendopo Wali Kota Mataram Senin (26/8) malam, mengatakan, pada prinsipnya Lombok Barat sepakat dengan rencana tersebut.
“Tapi kami kesulitan dalam masalah pembebasan lahan yang mencapai sekitar delapan hektare, sementara kondisi fiskal daerah sangat terbatas,” katanya.
Oleh karena itu, dalam hal ini perlu dilakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi agar dapat memberikan dukungan anggaran pembebasan lahan seperti halnya saat pembebasan lahan untuk jalan Bandara Internasional Lombok (BIL) II.
Setiap pembukaan jalan penghubung Mataram-Lombok Barat, Kota Mataram selalu kebagian pembebasan lahan lebih sedikit, seperti untuk BIL II Mataram hanya membesakan 1,7 hektare, sementara Lombok Barat delapan hektare.
“Begitu juga dengan rencana pembukaan Jalan Bung Hatta, Mataram kebagian membebaskan hanya dua hektare,” ujarnya.
Terkait dengan itu, pihaknya berharap agar Pemerintah Provinsi NTB bisa memberikan dukungannya untuk pembebasan lahan, seperti halnya di BIL II, sebab tidak memungkinkan jika hanya mengandalkan Lombok Barat.
“Kalau pembebasan lahan hanya dibebankan ke Lombok Barat, kita ‘angkat tangan’,” katanya. (Ant)
