Lombok Barat (Inside Lombok) – BKDPSDM Lobar catat ada 200 lebih peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) administrasi, kini mengajukan sanggah.
“Hari pertama masa sanggah ini, dari 622 peserta TMS, yang sudah ajukan sanggah 200 an orang. Terdiri 72 orang Nakes dan sisanya dari formasi lain,” tutur Kepala BKDPSDM Lobar Jamaludin melalui Kabid Pengadaan Data Informasi Lalu Muhammad Fauzi, yang dikonfirmasi Kamis (19/10/2023).
Dia mengatakan ada banyak penyebab para peserta ini dinyatakan TMS dalam seleksi administrasi. Namun, untuk Lombok Barat penyebabnya rata-rata karena ijazah tidak asli, kemudian surat keterangan sehat dan disabilitas, serta ijazah yang tidak sesuai dengan formasi yang diambil.
Sehingga pihaknya menyarankan kepada para peserta yang dinyatakan TMS untuk dapat segera mengajukan sanggah ke Panselnas yang akan berlangsung tiga hari, mulai dari 19-21 Oktober. Karena dengan begitu, berkas administrasi mereka akan dicek ulang, sesuai dengan sanggahan yang mereka kirimkan.
“Artinya semua peserta yang mengajukan sanggahan ini akan dicek ulang. Kalau diterima (sanggahannya) dia jadi memenuhi syarat (MS). Kalau ditolak maka tetap TMS,” jelasnya.
Dalam proses verifikasi ulang terhadap sanggahan peserta ini, Fauzi mengaku pihaknya terus berkoordinasi dengan Panselnas. Di mana ada sekitar 17 orang timnya yang melakukan verifikasi ulang dan supervisi soal sanggahan ini. Yang dalam prosesnya, itu berjalan by sistem secara digital. Sehingga berkas yang diupload harus asli. Berbeda dengan sebelumnya yang dilakukan secara manual.
Fauzi mengakui, bahwa fenomena yang terjadi, banyak peserta yang tidak memperhatikan pengumuman yang disampaikan oleh BKD. “Karena kadang (Peserta) suruh orang, pas kita umumkan baru dia ngaku,” bebernya.
Saat disinggung terkait formasi disabilitas yang minim pendaftar, ia menyebut bahwa pihaknya saat ini masih menunggu seperti apa kebijakan pusat. Tentu Pihaknya berharap Kemenpan melakukan optimalisasi, supaya formasi disabilitas yang kosong tersebut bisa diambil dari yang lain. Hal ini, supaya keterisian formasi bisa merata dan tidak ada yang lowong.
“Harapan kita agar formasi ini semuanya terisi, tidak ada yang lowong. Bahkan dari 1.190 formasi ini nantinya, semua terisi supaya bisa menyerap non ASN di Lobar,” pungkasnya. (yud)
