Mataram (Inside Lombok) – 17 ribu ton beras impor direncanakan masuk NTB untuk menjaga cadangan beras pemerintah (CBP) di daerah serta untuk memenuhi bantuan pangan. Untuk tahap pertama, sebanyak 7 ribu ton beras impor sudah dikirim.
Beras impor itu pun nantinya akan disebar Perum Bulog NTB. Saat ini untuk stok beras di gudang Bulog tersedia sekitar 7 ribu ton, kemudian akan mendapatkan beras dari salah satu Gudang Bulog Jawa Timur.
“Kemungkinan sampai sekitar tanggal 16-17 Desember 2023 kurang lebih sekitar 7 ribu ton yang mau dikirim dari 17 ribu ton. Itu dikirim secara bertahap, untuk Bima 2 ribu ton dan di Lombok 5 ribu ton,” ujar Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, David Susanto, Kamis (14/12).
David menyebutkan memang 17 ribu ton masih kurang, lantaran hanya sampai dengan Februari 2024. Masuknya beras dari luar daerah ini hanya sekedar untuk memperkuat stok dan hanya untuk penyaluran. Baik itu bapang maupun CBP, karena rata-rata beras yang dibutuhkan untuk penyaluran bapang maupun CPB ini setiap bulan dibutuhkan kurang lebih 8.500 ton.
“Nanti Maret-April tentunya pasti harus masuk lagi (beras impor), karena panen awal-awal panen di April itu kondisi harga masih tinggi masih sekitar Rp10.500 diatas itulah. Mungkin baru menyentuh angka HPP (harga pembelian pemerintah) nya yaitu Rp 9.550 di posisi Mei 2024,” jelasnya.
Untuk tahap kedua beras dari luar ini belum diketahui datang dari mana. Tentunya akan masuk pada Februari untuk memenuhi ketersedian di Maret-April, mengingat di bulan itu memasuki Ramadhan dan hari raya Lebaran Idulfitri sehingga kemungkinan permintaan akan beras akan tinggi.
“Tapi tidak tau dari mana, bisa Jakarta, bisa juga dari luar negeri langsung. Semua daerah ketersediaannya tidak banyak, yang ada hanya di NTB saja. Misalnya ada tersisa paling sedikit-sedikit saja,” terangnya.
Sebelumnya, memang NTB tidak ingin memasukan beras impor. Namun ternyata melihat perkembangan dan pernyataan yang disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Hal tersebut diputuskan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta, Senin (6/11) lalu. Tentunya butuh kesiapan bagi bulog, yang awalnya perhitunganya cukup untuk sampai Februari 2024. (dpi)
