Mataram (Inside Lombok) – Enam Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) partai politik (parpol) antara lain Demokrat, PAN, PPP, PKS, Gerindra dan PKB mendatangi Polda NTB, Senin (26/2) malam pukul 20.50 wita. Maksud kedatangan mereka adalah menceritakan kondisi dan dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat (Lobar).
Sebagai informasi, belakangan muncul persoalan suara caleg di Kecamatan Sekotong diduga dimanipulasi. “Kami menyampaikan kondisi-kondisi yang ada di Sekotong, tentu diperkuat argumentasinya oleh teman-teman yang menabulasi data. Karenanya ini perlu disampaikan keadaan-keadaan ini ke Polda,” ujar Ketua DPW Gerindra NTb, Lalu Pathul Bahri di Mapolda NTB.
Menurutnya, meski masa pemungutan suara ulang sudah lewat secara regulasi, suara masyarakat di wilayah Sekotong harus dihitung ulang mulai dari tingkat TPS. “Surat suaranya harus dibuka. Penyelenggara (yang dilaporkan, Red) yang ada di kecamatan itu,” tegasnya.
Meski sudah diceritakan ke pihak Polda NTB, adanya dugaan kecurangan itu diakui belum bisa disebut sebagai pidana pemilu lantaran butuh pemeriksaan lebih lanjut. Kendati, hal itu akan dilaporkan juga ke KPU maupun Bawaslu. Sedangkan, atas kejadian ini analisanya berdampak pada stabilitas daerah nantinya.
“Itu sebabnya kita sampaikan ke sini, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka untuk bagaimana sinergitas kolaborasi partai partai ini juga, bersama aparat penegak hukum. Sehingga keamanan itu terjamin. Itu tujuan kita hadir,” tegas Pathul.
Di sisi lain, Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Indra Jaya Usman mengatakan hasil rekapitulasi suara di wilayah Sekotong sangat mencurigakan bagi pihaknya. Pasalnya, dari total daftar pemilih tetap (DPT) sekitar 48.511, pengguna hak pilih mencapai sekitar 48.400 lebih. Melihat data itu, pihaknya tidak bisa meyakini di DPT itu tidak ada orang yang meninggal, tidak memilih, berada di luar daerah maupun di luar negeri.
Selain itu, ada satu parpol bahkan mendapat 47 ribu lebih suara atau sekitar 99,9 persen. Ditambah dengan tidak adanya suara yang batal ataupun tidak sah, sehingga menambah kecurigaan pihaknya. “Saya kira sudah sangat jelas jelas clear and clean. Menurut saya kecurangannya sudah jelas sekali,” ujar IJU, sapaan akrabnya.
Menurutnya, sangat mustahil partai seperti Demokrat dan lainnya tidak mendapat suara sama sekali di Sekotong dalam hasil PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), karena tetap ada konstituen di sana. “Demokrat di posisi tiga dan itu pun 261 suara, selain itu di bawah 100, saya kira ada yang dapat nol. Ini saya kira saya tidak menggunakan kata curiga lagi, tapi sudah jelas sekali, kita tidak perlu menafsir lagi (memang ada kecurangan),” terangnya.
IJU pun berharap penyelenggara pemilu baik KPU atau Bawaslu bertanggung jawab soal hal ini. “Ya jelas itu (pencurian suara, Red) saya bilang sudah tidak menggunakan kata tafsir lagi. Sudah jelas itu (curang, Red),” ucapnya.
Jika nantinya memang kedapatan dugaan kecurangan tersebut, para pimpinan partai politik telah mengambil langkah agar tidak terjadi hal itu di tengah kondisi seperti sekarang. “Ya di pleno PPK, dan saya kira banyak. Mulai dari tingkat TPS, mulai saat pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan tingkat rekapitulasi di BPK,” katanya.
Tentu pihaknya nanti juga akan membuat laporan terkait hal ini. Pasalnya se-Indonesia tidak ada kejadian satu partai bisa mendapatkan 99,9 persen suara, meski dalam posisi partai sangat dominan di daerah itu.
Ketua DPW PKS NTB, Yek Agil mengatakan apa yang dilakukan ini sebagai pertanggungjawaban partai politik, terhadap kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada partai, dan pada caleg mereka. Seperti diketahui bahwa ada keluarga partai caleg dari Demokrat mengaku merasa dirugikan karena sudah merasa mencoblos partai tersebut tapi ternyata tidak ada suaranya.
“Saya dapat info juga bahwa ada satu caleg parpol dia berasal dari Sekotong, tapi TPS-nya nol suaranya. Masa sebagai caleg dia enggak tusuk (mencoblos) dirinya, demikian dengan istrinya anaknya. Demikian kedatang kami untuk menjaga apa yang menjadi kepercayaan masyarakat betul betul kami kawal,” imbuhnya. (dpi)
