Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram, mendukung program sertifikasi kader posyandu yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai langkah menyukseskan program revitalisasi posyandu di seluruh desa dan kelurahan di daerah ini.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr H Usman Hadi di Mataram, Senin, mengatakan, dengan adanya porgram sertifikasi kader dapat meningkatkan profesionalitas para kader.
“Kalau ada sertifikasi, kami yakin semua kader akan dilatih berbagai keahlian agar mampu melaksanakan tugas lebih profesional,” katanya saat ditemui di sela pertemuan berkala kader posyandu se-Kota Mataram di aula Pendopo Wali Kota Mataram.
Selain itu, lanjutnya, melalui program sertifikasi ini bisa berdampak pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) pada kader sehingga mereka dapat mengelola posyandu menjadi lebih baik.
Ia menjelaskan di Mataram, terdapat sebanyak 1.760 orang kader posyandu tersebar di 325 lingkungan se-Kota Mataram. Harapannya, semua kader di Kota Mataram bisa mendapatkan program sertifikasi.
“Kalaupun sistemnya dibagi. Misalnya, beberapa perwakilan kader Mataram ikut pelatiha sertifikasi tingkat provinsi dan sisanya kami yang latih sesuai petunjuk dan teknis kegiatan di provinsi,” katanya.
Terkait dengan insentif kader, sejak tahun 2015 diberikan hanya Rp50 ribu per bulan. Karena itu, saat ini pihaknya sedang berusaha untuk meningkatkan insentif kader menjadi Rp100 ribu per bulan. “Semoga usul kita itu bisa direalisasikan tahun 2020,” katanya.
Ia mengatakan untuk melaksanakan program revitalisasi kegiatan posyandu perlu keterlibatan lintas sektor agar keberadaan posyandu dapat dioptimalkan.
“Selama ini, posyandu kesannya hanya untuk kegiatan datang, timbang, imunisasi, pulang, tanpa ada kegiatan lain,” katanya.
Padahal, katanya, selain untuk kegiatan inti dan pelayanan kesehatan, posyandu yang dilaksanakan pada 325 lebih di Kota Mataram setiap bulannya, dapat dioptimalkan juga oleh organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
Misalnya, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) bisa memberian sosialisasi tentang pernikahan dini, kekerasan perempuan dan anak serta lainnya.
Sedangka Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian, dapat memberikan sosialisasi tentang pemanfaatan pekarangan, pola konsumsi seimbang, beragam dan bergizi atau program-program lainnya.
Begitu juga dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dapat memberikan penyuluhan tentang peningkatan konsumsi ikan, agar gizi bayi dan balita dapat terpenuhi. Apalagi, terjadinya kasus balita kerdil (stunting) salah satunya karena pola makan dan gizi anak tidak terpenuhinya.
“Dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag), bahkan juga bisa mengambil peran serta mengisi kegiatan posyandu agar masyarakat tertarik untuk datang ke posyandu,” katanya.
Dengan demikian ke depan posyandu bisa menjadi kegiatan yang selalu dinanti masyarakat, tidak sebaliknya hanya untuk mendapatkan program imunisasi. Sehingga setelah anaknya berusia satu tahun ke atas atau sudah imunisasi lengkap, orang tua malas datang ke posyandu, demikian Usaman Hadi. (Ant)
