Mataram (Inside Lombok) – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada 27 November mendatang harus diawasi agar tidak terjadi pelanggaran. Dalam hal pengawasan ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB meminta Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk mematuhi aturan yang ada dan tidak terlibat dalam kegiatan kampanye atau hal lain.
Ketua Bawaslu NTB, Itratip menyebutkan modal terbesar pengawas pemilu adalah kepercayaan publik. Karena jika hal tersebut dilanggar, maka kepercayaan masyarakat pada kelembagaan tidak ada, baik itu di jajaran Bawaslu kabupaten maupun kota.
“Kepercayaan itu akan muncul, akan lahir. Kalau jajaran kami di bawaslu kabupaten/kota, panwascam, pengawas desa sampai nanti pengawas TPS, menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada,” ujar Itratip, Kamis (6/6).
Selanjutnya, terkait dengan kode etik. Di mana panwascam, pengawas desa hingga TP harus menjalankan kode etik sebagai penyelenggara pemilu dengan benar. Artinya tidak menyalahi aturan kode etik yang ada, apalagi ada dukungan secara diam-diam terhadap peserta pilkada.
“Paling penting itu penyelenggara jajaran kita tidak bermain mata dengan tim maupun peserta pemilihan. Karena kalau sampai itu terjadi, maka kita akan tidak dapat kepercayaan dari publik terkait dengan kinerja kelembagaan,” tegasnya.
Dalam hal ini, Itratip menekan kepada seluruh pengawas agar soal kinerja harus terus ditingkatkan, karena hal itu akan melahirkan kepercayaan di publik. Selanjutnya bisa membangun kolaborasi dengan seluruh kelompok masyarakat yang ada, dan menyampaikan pesan-pesan pencegahan pelanggaran dalam pemilu 2024, serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan politik yang ada. “Ini menurut kami yang harus terus dilakukan oleh jajaran panwascam di pemilihan Gubernur, Bupati, maupun Walikota di 2024 ini,” demikian. (dpi)
