Lombok Tengah (Inside Lombok) – Penyegelan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Jangkih Jawa, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah (Loteng) membuat siswa tidak bisa melakukan proses belajar mengajar. Lalu Iskandar, pihak yang melakukan penyegelan dan mengaku sebagai pemilik lahan pun membeberkan alasan kenapa dia sampai melakukan penyegelan.
Menurut Iskandar, penyegelan itu dilakukan lantaran kesal dengan pemerintah daerah (pemda) yang tidak pernah memberikan perhatian kepada bangunan tempat para siswa menimba ilmu. “Ini dasar saya menyegel sekolah ini karena dasar saya melihat sekolah ini sudah tidak layak. Bukan masalah lain-lain. Kasian anak-anak ini, siapa yang mau bertanggung jawab kalau ada apa-apa,” katanya saat ditemui awak media, Kamis (11/7/2024).
Dia mengungkapkan, pihaknya tidak pernah berniat untuk mengambil kembali lahan tersebut. Selain itu, ia juga menyayangkan Pemda Loteng tidak merespon persoalan ini sejak awal. Ia menilai pemerintah terlalu fokus dengan soal pengklaiman lahan sehingga lupa dengan tuntutannya.
“Yang penting perbaiki sekolah ini, supaya tidak masuk macem-macem. Kasi pagar kek, agar anak-anak kita nyaman belajar. Makanya, kalau masih mau pakai sekolah ini ya silahkan untuk diperbaiki,” imbuhnya.
Iskandar yang juga sebagai Kepala Dusun itu juga, mengatakan sejumlah hal yang menjadi alasannya mengklaim lahan tersebut. Ia mengaku punya surat-surat soal lahan itu. “Tanah ini dulu milik nenek saya, dia yang garap pertama dulu. Lahan ini dulu dipinjamkan oleh nenek saya Kepala Desa pertama di sini atas nama Lalu Simpang,” ujarnya.
Iskandar mengatakan pernah melihat sertifikat yang dipegang oleh pemerintah daerah. Ia menilai sampai saat ini lahan tersebut masih berstatus hak pakai sejak dipakai pada tahun 1974.
“Kalau masalah lahan itu mau berapa berapa saya kasih buat amal. Kalau mau baik. Kalau mau saya ambil kenapa tidak dari dulu kan bisa. Makanya saya tutup supaya anak-anak kita ini selamat,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Disdikbud Loteng Idham Khalid mengklaim bahwa pihaknya mengaku juga memegang sertifikasi lahan tempat berdirinya bangunan SDN 1 Jangkih Jawe. Selain itu juga Idham menyebut pengklaim tanah itu belum dibayar. “Itu dia klaim belum dibayar, tapi memang tidak banyak ada enam atau tujuh are,” katanya.
Karenanya pihaknya akan melakukan sanding data karena antara pengklim lahan dan Dinas Pendidikan sama-sama memiliki sertifikat. “Dia punya sertifikat kami juga punya sertifikat disandingkan, dan besok kita akan serahkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pengukuran ulang,” tandasnya. (fhr)
