Lombok Timur (Inside Lombok) – Tercemarnya lingkungan masyarakat di Desa Korleko dan sekitarnya yang ada Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur (Lotim) akibat aktivitas tambang merugikan masyarakat. Karenanya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) beserta puluhan warga kompak turun ke jalan untuk demonstrasi ke Kantor Bupati Lotim agar tambang tersebut ditutup.
Puluhan massa dari tiga desa yakni Desa Korleko, Korleko Selatan, dan Tirtanadi beserta PMII kompak turun ke jalan lantaran geram dengan aktivitas galian C yang membuat lingkungan tercemar. Di mana massa yang berasal dari tiga desa itu datangi Kantor DPRD Lombok Timur, Polres dan Pemerintah Daerah (Pemda) Lotim, guna menyampaikan aspirasi, Senin (30/9/2024) kemarin.
Aksi itu sempat memanas, lantaran tak ada satu pun pejabat daerah yang keluar menemui massa. Akibatnya, massa memaksa masuk ke lobi Kantor Bupati Lotim dan sempat adu dorong dengan petugas keamanan. Massa mendesak agar pemerintah daerah menutup tambang aktivitas tambang galian C ilegal yang membuat lingkungan tercemar dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Bahkan massa meminta jika pemda tidak bertindak dalam 1 x 24 jam, maka akan membuat aksi yang lebih besar lagi.
Koordinator Aksi, Salfian mengungkapkan bahwa aktivitas tambang menjadi biang kerok dari kesusahan masyarakat, bahkan pencemaran lingkungan tak dapat terelakkan yang berakibat terganggunya kondisi pertanian. “Tambang ini biang kerok yang membuat lingkungan berantakan, sampai kapan kita diam dan masyarakat yang harus menderita,” ucapnya, Senin (30/09/2024).
Protes tersebut bukan pertama kali disuarakan masyarakat, namun tak pernah ada tindak lanjutnya yang membuat aktivitas pertambangan itu semakin melunjak. Salfian memperingatkan, jika pemerintah terus lamban dalam penanganannya, warga siap mengambil tindakan sendiri. “Kami serius, ini bukan sekadar ancaman,” tegasnya.
Penjabat Bupati Lotim akhirnya keluar menenangkan massa dengan berjanji akan bertindak cepat dengan melakukan edukasi dan penertiban terhadap aktivitas pertambangan yang merugikan masyarakat. Bahkan ia akan meminta dinas terkait untuk segera turun meninjau lokasi tambang dan memastikan tak akan tinggal diam jika ada pihak yang merugikan masyarakat di tengah gencarnya pemerintah daerah meningkatkan pelayanannya. “Kami tentunya tidak akan diam, kita harus melakukan keseimbangan apalagi masyarakat yang dikorbankan,” jelasnya. (den)
