Lombok Barat (Inside Lombok) – Kasus dugaan penipuan yang dialami oleh beberapa siswa di Lombok Barat kembali menyeruak. Oknum yang diduga melakukan penipuan itu merupakan seorang guru di salah satu SMK di Lobar.
Pendamping para siswa yang menjadi korban, Lalu Syahrul Apriyan menyebut bahwa oknum guru yang diduga melakukan penipuan itu merupakan pemilik satu Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Mataram. “Sudah dijemput paksa guru itu oleh Polda. Siswa juga sudah melakukan Berita Acara Pemeriksaan,” terang Syahrul saat memberi keterangan melalui sambungan telepon, Kamis (25/10/2024) malam.
Kata dia, modus yang digunakan oknum guru tersebut adalah dengan menjanjikan kepada para korban untuk dikirim belajar ke Jepang. Dengan syarat harus membayar sejumlah uang terlebih dahulu. “Anak-anak itu disuruh keluar mengikuti pembelajaran di LKP kalau mau berangkat ke Jepang,” tuturnya.
Dia memaparkan, kurang lebih ada sekitar 18 siswa yang menjadi korban dalam penipuan tersebut. Empat diantaranya berasal dari Lobar, dengan kisaran uang yang sudah dikeluarkan mulai dari Rp30-40 juta. “Jadi ada sekitar Rp500-an juta lah (total kerugian para korban),” sebutnya.
Kata dia, sempat beredar kabar bahwa oknum guru tersebut awalnya akan mengembalikan uang para siswa itu. Namun karena terduga pelaku mendengar kabar bahwa dirinya telah dilaporkan ke Polda NTB, maka ia mengurungkan niatnya dan hingga kini tak ada pengembalian uang.
Sementara itu, keluarga para korban telah mendesak agar uang tersebut segera dikembalikan. Apalagi tidak mudah bagi para korban dan keluarganya untuk bisa mendapatkan uang sebesar itu. Sehingga mereka terpaksa harus meminjam dan berutang. “Kan jadinya berutang, disuruh pinjam dulu. Tetapi sampai satu tahun belum ada kepastian keberangkatan, jadinya uangnya harus dikembalikan,” tegas Syahrul.
Di mana para siswa yang menjadi korban tersebut juga sebelumnya telah melakukan hearing dengan Komisi IV DPRD Lobar. Agar bisa membantu mencari titik terang persoalan yang mereka hadapi. Sehingga DPRD Lobar pun langsung bersurat ke DPRD Provinsi yang menurutnya kasus ini ada di ranah provinsi. (yud)
