Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, berkomitmen mengawal “enam tepat” penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) agar program pemerintah pusat tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga miskin.
“Enam tepat yang dimaksudkan adalah tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat harga,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, H Mohammad Taufiq, ketika memimpin rapat internal Tim Kordinasi BPNT, di Lombok Barat, Selasa.
Untuk menjamin enam tepat tersebut, kata dia, Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid sudah menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Tim Koordinasi BPNT.
Dalam perjalanan BPNT, Taufik mengaku masih ada kendala yang harus segera dicarikan solusinya, sehingga program tersebut berjalan dengan baik.
“Saya harapkan laporan dari tim koordinasi dalam pertemuan ini, supaya kita tidak saling menyalahkan, tapi kita mencari solusi supaya bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, Ambaryati menyebutkan, program BPNT sudah dilaksanakan sejak Juni 2019.
Dalam tim koordinasi, kata dia, Dinas Sosial bertugas memvalidasi data, pengadministrasian, mengawasi dan memantau tim penyalur (e-warong), dan agen briling.
“Sesuai rekomendasi Himpunan Bank Negara (Himbara), BRI ditunjuk untuk memfasilitasi BPNT kepada keluarga penerima manfaat,” katanya.
Ia mengatakan BRI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Urusan Logistik, Badan Pusat Statistik, kepolisian, Dinas Sosial, dan semua yang masuk dalam tim kordinasi, memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Dinas Sosial sendiri, kata Ambar, berdasarkan jadwal, sudah dilakukan distribusi kartu BPNT pada Juli 2019.
Berdasarkan data, kartu BPNT yang tercetak sebanyak 42.812 lembar, termasuk di dalamnya kartu keluarga sejahtera (KKS).
Namun, ada beberapa persen kartu yang tidak tersalurkan. Misalnya, di Kecamatan Batulayar sebanyak 106 lembar, Gerung 760 lembar, Gunungsari 848, dan Sekotong 560 kartu.
“Kartu-kartu tersebut tidak terdistribusi karena berbagai faktor, di antaranya penerima manfaat meninggal dunia, tanpa ahli waris, menjadi TKI, pindah domisili, dan keluarga penerima manfaat tidak ditemukan,” ucap Ambar. (Ant)
