Mataram (Inside Lombok) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bersama Pemkot Mataram melakukan koordinasi potensi gempa. Karena dari hasil koordinasi maka pemerintah daerah bisa menggunakan peta potensi gempa tersebut dalam perencanaan pembangunan.
“Mikrozonasi khusus di Kota Mataram. Jadi kenapa dikatakan mikro zonasi. Mikro itu lebih detail, jadi kita memberikan informasi yang lebih detail kerentanan terhadap guncangan gempa. Sehingga kita berharap stakeholder menggunakan peta ini dalam perencanaan pembangunan,” Deputi Bidang Geophysics BMKG, Nelly Florida Riama, Rabu (4/12) siang.
Ia mengatakan, gempa pasti terjadi. Bahkan dalam sebulan gempa yang terjadi mencapai 500 kali dan setahun mencapai 7.000 kali di Provinsi NTB. Gempa yang terjadi ini tidak bisa dihindari namun harus ada antisipasi yang dilakukan untuk mengurangi risiko. “Tapi kan bagaimana kita mengurangi risiko itu yang menjadi penting. Jadi kenapa pet aini dibuat untuk meminimalkan korban paling tidak begitu,” katanya.
Beberapa wilayah yang rawan gempa di Kota Mataram yaitu Kecamatan Ampenan dan Sekarbela. Dengan potensi yang sudah dipetakan tersebut, Pemda disarankan ke lokasi lain untuk pembangunan terutama pembangunan publik.
Sebagai ibukota Provinsi NTB, pembangunan akan terus berkembang. Sehingga dengan pemetaan yang dilakukan maka bisa melakukan antisipasi dengan konstruksi yang lebih tahan gempa. “Ini kan akan terus dibangun. Tapi kita tahu dibangun di sebelah mana lebih aman. Ini terutama dekat pantai yang rawan,” ucapnya.
Direktur Seismologi Teknis Geofisika Potensial BMKG, Setyoajie Prayoedhie mengatakan kawasan yang rawan gempa terkonsentrasi pada wilayah barat laut selatan dan sedikit wilayah tengah. Berdasarkan teori, pembangunan infrastruktur di lokasi tersebut sangat tidak disarankan.
“Itu bukan berarti tidak boleh sama sekali. Artinya kalau memang hanya tersedia lahan disana bisa membangun disana dengan mempertimbangkan teknologi bangunan tahan gempa,” sarannya.
Dengan adanya peta yang ada, BMKG berharap bisa diupdate secara berkala untuk membantu pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur. “Nanti bisa membantu pemerintah daerah kira-kira apa yang akan diprioritaskan untuk pembangunan di wilayah tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten I setda Kota Mataram Lalu Martawang mengatakan, jika pembangunan di kawasan rawan gempa harus dilakukan maka dipastikan konstruksi bangunan harus tahan gempa. Apalagi bangunan tersebut diperuntukkan untuk pelayanan publik. “Bangunan yang akan dibangun itu harus tahan gempa,” katanya. (azm)
