Mataram (Inside Lombok) – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi tuan rumah rapat koordinasi nasional (rakornas) capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2024. Pada kesempatan ini, NTB tercatat berada pada posisi sedang dengan nilai 76,37 poin.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan demokrasi di Indonesia, termasuk di NTB, tengah menghadapi tantangan. Namun, keragaman budaya dan agama disebut menjadi kekuatan daerah dalam meredam potensi konflik. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, dalam pembangunan kembali Gedung DPRD NTB pasca demonstrasi akhir Agustus lalu.
“Mohon sampaikan salam hormat kami kepada bapak Mendagri. Beliau sudah memastikan untuk pembangunan kembali melalui Kementerian PUPR bagi Gedung DPRD NTB” ujarnya. Wagub menambahkan peningkatan IDI NTB menjadi 76,37 poin dan kehadiran peserta rakornas merupakan bentuk dukungan bahwa NTB adalah daerah ramah demokrasi dan terbuka.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Dr. Heri Wiranto, mengatakan rakornas bertujuan mengukur capaian IDI dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. “Jadi IDI tahun 2024 ini, dirilis pada Agustus 2025 dan tahun ini kita akan mengukur capaian Indeks Demokrasi Indonesia yang dirilis tahun 2026,” katanya.
Ia menjelaskan IDI NTB mengalami peningkatan cukup signifikan, meskipun masih perlu ditingkatkan. “Itulah pentingnya kami bersama tim IDI Pusat melakukan rakornas. Kita tempatkan di NTB dalam rangka mendorong provinsi-provinsi,” tambahnya. Heri menyebut capaian IDI akan menjadi salah satu indikator kinerja gubernur di setiap daerah.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, Dr. Ateng Hartono, menegaskan nilai IDI akan meningkat jika situasi daerah kondusif serta aspirasi masyarakat disampaikan secara damai. “Pada saat menyalurkan aspirasinya tidak dengan cara kekerasan, tetapi dengan cara damai maka ini akan bernilai positif. Saya yakin potensi NTB akan bisa ke depannya,” ujarnya.
Pada 2024, IDI NTB tercatat meningkat pada aspek lembaga demokrasi sebesar 10,05 poin. Sementara itu, aspek kebebasan masih stagnan, dari 79,5 poin hanya naik menjadi 79,53 poin, kondisi yang juga dialami sebagian besar provinsi di Indonesia.
