Mataram (Inside Lombok) – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural. Bertempat di Hotel Golden Palace Mataram, Senin (7/8), kegiatan ini dihadiri oleh camat se-Kota Mataram serta beberapa camat dan kepala desa di wilayah Lombok Barat.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi seputar pencegahan PMI non prosedural, sehingga diharapkan masyarakat di daerah bisa terhindar dari berbagai potensi kejahatan seperti misalnya perdagangan orang.
Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB, Yan Wely Wiguna menekankan pentingnya kegiatan ini untuk perlindungan PMI. “Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi terkait peraturan keimigrasian, ketenagakerjaan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia, jadi PMI tersebut bisa terlindungi baik sebelum pemberangkatannya dan setelah penempatannya di negara tujuan dia bekerja,” tuturnya
Kegiatan ini dilaksanakan dengan turut mengundang Kepala BP3MI NTB sebagai narasumber pertama. Dalam paparanya, Mangiring Hasoloan Sinaga selaku Kepala BP3MI menjelaskan persyaratan bekerja ke luar negeri, skema penempatan ke luar negeri, upaya sikat sindikat, dan layanan BP3MI. Paparan dilanjutkan dengan narasumber kedua oleh Putu Galih Perdana Putra selaku Analis Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram. Galih memaparkan berbagai hal seputar pelayanan paspor bagi PMI, mulai dari persyaratan, biaya, hingga prosedur yang harus dilalui. Ia juga memaparkan pemberian fasilitas nol rupiah biaya paspor bagi pemohon paspor baru bagi PMI.
Ditemui secara terpisah seusai acara, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Slamet Wahono menjelaskan bahwa kegiatan edukasi serupa tidak akan berhenti sampai di sini. Ia menuturkan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan instansi terkait guna mendukung program Direktorat Jenderal Imigrasi berupa program Desa Binaan Imigrasi. “Saat ini kami sedang mempersiapkan program Desa Binaan Imigrasi yang bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat di desa dalam hal pencegahan PMI Non Prosedural,” jelasnya. (r)
