Lombok Barat (Inside Lombok) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar fasilitasi pertemuan forum antara para pemangku kepentingan dengan serikat Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), serta OPD lintas sektor terkait. Program ini sebagai bentuk atensi terhadap hal-hal yang ingin disuarakan, terkait dengan hak-hak mereka yang perlu diperjuangkan.
Pertemuan yang digelar di Aula Kantor Bappeda Lobar pada Senin lalu itu pun dihadiri Kepala Bappeda Lobar, Akhmad Saikhu, Ketua Serikat PEKKA Lobar, Rahmawati, para Kepala OPD terkait, serta sejumlah kades dan organisasi perempuan Lobar.
Saikhu menerangkan, bahwa PEKKA ini konsen terhadap pemberdayaan perempuan. Di mana hal ini masuk dalam salah satu indikator kinerja utama RPJMD. “Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu indikator kinerja utama di RPJMD. Indeks pembangunan gender, artinya Pemda juga konsen,” jelas dia.
Peranan PEKKA ini dinilai penting, sehingga Pemda pun berupaya mendorong OPD terkait untuk bersinergi dengan PEKKA dalam bentuk intervensi program. Karena itu, dalam pertemuan tersebut, pihaknya melibatkan beberapa OPD terkait. Seperti Disperindag, Dinas PMD, Dinas Ketahanan Pangan, DP2KBP3A dan OPD lainnya. Mereka dihadirkan supaya ada sinergi program dengan PEKKA ke depannya. “Mereka harus ada sinergi dengan OPD-OPD,” singkat Saikhu.
Pemda diakuinya cukup memberi atensi terhadap PEKKA, karena ini menjadi salah satu perhatian Pemerintah Pusat. Di mana selama ini, mereka juga dilibatkan dalam proses-proses perencanaan pembangunan daerah.
“Program-programnya nanti masuk ke masing-masing OPD, sesuai leading sektor mereka. Kan ada OPD yang menangani secara khusus, yakni DP2KBP3A, di sana ada pemberdayaan perempuan, sehingga alokasi anggaran melalui OPD terkait” terangnya. Namun, program-program kolaborasi itu disebutnya tidak hanya bergantung pada satu OPD saja. “Masing-masing OPD yang terkait harus mendukung,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Serikat PEKKA Lobar, Rahmawati mengatakan dalam pertemuan forum pemangku kepentingan tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti pemerintah. Termasuk harapan mereka, ketika PEKKA itu dilaksanakan di Desa, pihak Pemdes harus mendukung dari sisi penganggaran melalui Dana Desa (DD). “Kami berharap pemerintah (OPD) dan desa berpihak dalam bentuk intervensi bantuan program,” harapnya.
Program itu kata dia, bisa berupa pelatihan, pengadaan, bantuan, hingga fasilitasi pemasaran produk UMKM yang dihasilkan para perempuan ini. “Bisa dibantu akses pemasaran, ditampilkan saat pameran, sehingga produk yang dihasilkan perempuan ini tidak melempem,” ujarnya.
Kendala saat ini disebutnya produk-produk yang dihasilkan oleh perempuan-perempuan dalam PEKKA pemasarannya masih tersendat. Sejauh ini program yang diperoleh dari luar, seperti kerja sama dengan yayasan PEKKA pusat, mereka telah melaksanakan program kelas kewirausahaan. Sedangkan dari Pemda sendiri sejauh ini, mereka baru hanya diberikan sebatas penyuluhan tanpa ada program atau pun dukungan anggaran.
“Dari pemda belum ada menyentuh program dan pendanaan. Karena itu kami adakan forum pemangku kepentingan ini agar kami dilirik oleh instansi terkait,” tandas Rahmawati. (yud)
