Lombok Timur (Inside Lombok) – Aliansi Masyarakat Bagian Selatan Lotim mendatangi Kantor DPRD untuk menanyakan kejelasan pengadaan air bersih. Sebab hal ini sudah lama dijanjikan oleh Pemda. Belakangan diketahui bahwa program itu menelan anggaran hingga Rp3,9 miliar.
Kasus kekeringan yang sering sekali terjadi di Jerowaru dan Keruak, membuat Pemda Lotim membuat Sumur Tutuk dan jaringan pipa lainnya untuk mengatasi persoalan itu. Namun, hingga saat ini tidak membuahkan hasil yang signifikan.
Hal itu tidak sesuai dengan perencanaan yang dilakukan oleh pelaksana, dalam hal ini Dinas PUPR, PDAM dan Cipta Karya sebagi pemenang tender. Mereka dikritisi atas lambannya realisasi dari rencana itu.
Ketua Aliansi Masyarakat Selatan, Arsa Ali Umar mengatakan bahwa proyek air bersih tersebut dikatakan gagal. Dikarenakan air bersih tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ia mengatakan ada indikasi tersembunyi di dalam pelaksanaan tersebut.
“Dana yang dihabiskan sampai dalam proyek pengadaan tersebut mencapai Rp3,9 miliar. Namun manfaat yang diterima masyarakat tidak ada,” ujarnya, di Selong, Rabu (22/07/2020).
PDAM mengaku bahwa air tersebut akan dimanfaatkan pada saat terjadi kekeringan. Saat ini masyarakat membutuhkan air bersih untuk dimanfaatkan, apalagi pada saat musim kering apa yang mereka bisa manfaatkan.
“Sekarang saja kita tidak bisa nikmati airnya, apalagi besok pas musim kering,” tuturnya.
Debit air yang sangat kecil membuat hanya sebagian kecil masyarakat yang menerima. Aliansi juga meminta transparansi anggaran, Arsa mengatakan bahwa standar konstruksi yang dipakai tidak sesuai. Ia mempertanyakan kemana sisa dana tersebut.
“Ia menggunakan pipa berukuran 2 inci bagaimana bisa menyalurkan debit air kepada masyarakat banyak. Memang Bupati sudah mengatakan itu sebagai sampel kepada 95 KK, tapi sampai saat ini faktanya tidak dipakai,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kabid Cipta Karya PUPR Lotim, Ma’rif mengatakan pihak PUPR khusunya bidang cipta karya sudah melakukan beberapa kajian. Pada tahun 2018 telah mengukur berapa kapasitas air yang akan didistribusikan ke daerah selatan.
“20 liter per detik kapasitas air yang kami distribusikan,” ucapnya.
Masyarakat di Sekaroh Kecamatan Jerowaru sumber air bersih dari Sumur Tutuk dengan kapasitas 5,3 liter per detik. Itu sangat kecil dan sangat kurang bagi masyarakat setempat. Ia menganalisa dengan membuat DID untuk penyaluran secara gravitasi, jika tidak menggunakan gravitasi maka biaya operasional sangat tinggi.
“Secara gravitasi bisa kita lakukan bila air Sumur Tutuk tersebut dibuatkan tower setinggi 30 meter . Kami memutuskan dari tower Sumur Tutuk disalurkan ke Pemongkong sehingga bisa sampai ke Dusun Sekaroh,” jelasnya.
Selain itu, Desa Pare Mas dan Pemongkong tidak bisa disalurkan air dari Cipta Karya. Dikarenakan kedua desa tersebut menjadi konsumen PDAM.
Jumlah anggaran Rp3,9 miliar yang dialokasikan ke proyek tersebut disebut gagal oleh masyarakat setempat. Dikatakan Ma’rif sebelum proyek tersebut diserahkan ke PDAM, pihaknya sudah uji coba air tersebut di beberapa titik di Desa Sekaroh.
“Kami menyatakan proyek SPAM Sumur Tutuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dan bukan merupakan proyek gagal” ujarnya.
Pihak Aliansi menantang kepada Dinas terkait untuk turun langsung melihat kondisi di lapangan, jangan cuma berargumen yang tidak jelas tanpa melihat kejadian riil di lapangan.
Aliansi Masyarakat Selatan, Pihak PUPR dan PDAM sepakat akan turun langsung melihat kondisi di lapangan. Sembari mendiskusikan langkah selanjutnya agar air bersih tersebut dapat dinikmati masyarakat.
