Lombok Barat (Inside Lombok) -Dinas PUPR Lobar berharap anggaran peningkatan jalan jalur Jerneng – Perampuan bisa masuk dalam penyusunan dana alokasi umum (DAU) 2022. Pasalnya, perbaikan jalan tersebut menjadi sorotan kalangan legislatif dan sejumlah desa.
Kadis PUPR Lobar, Made Arthadana menyebut perencanaan pengerjaan jalan itu diperkirakan baru bisa terealisasi tahun depan. Mengingat keterbatasan anggaran yang turut menjadi kendala. Sehingga besar kemungkinan sumber anggaran untuk pengerjaan itu dari DAU.
Terlebih pengajuan untuk bisa masuk dalam penganggaran dana alokasi khusus (DAK) yang diajukan Pemda Lobar tidak disetujui oleh pemerintah pusat. Alasannya, proyek tersebut tidak masuk dalam asistensi penilaian DAK.
“Usulan untuk pembiayaan dari DAK sudah kita ajukan, dari lima sampai enam item (proyek fisik) yang kita usulkan, masuk prioritas tiga besar, tapi asistensi dari DAK ternyata tidak masuk, akhirnya harus turun. Semoga DAU bisa,” jelas Made akhir pekan kemarin.
Dengan kondisi anggaran saat ini pihaknya mempertimbangkan dua opsi untuk penanganan jalan itu. Antara lain, pelebaran jalan sehingga memerlukan pembebasan lahan. Namun, hal ini diakui Made cukup sulit.
Dicontohkan ketika dulunya masih ada program prime dari Australia untuk perbaikan jalan di Lombok Barat, pembebasan lahan tetap menjadi hambatan. “Waktu jaman Prime dulu sebenarnya sudah masuk prioritas, tapi harus ada pembebasan lahan” tuturnya.
Untuk opsi kedua, dilakukkan dengan mengaspal seluruh badan jalan. Dengan konsekuensi pohon-pohon di pinggir jalan harus ditebang. “Kalau misalkan opsi pertama sulit, semoga opsi kedua bisa,” harap Kadis berkumis tebal ini.
Di sisi lain, pihaknya berharap ada dukungan legislatif untuk upaya tersebut. Terutama agar anggaran DAU untuk pengerjaan jalan bisa masuk daftar realisasi. Terlebih dalam pembahasan di tataran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Mudahan ada anggaran, entah mulai dari Jerneng – Underpass (BIL), atau dari Underpass ke Perampuan. Tinggal didiskusikan mana yang menjadi prioritas untuk pelebaran,” papar Made.
Sebelumnya, anggota DPRD Lobar Dapil Labuapi-Kediri, H. Adnan menagih janji Pemda untuk pelebaran jalan. Yang bahkan sudah didengungkan sejak jaman Bupati terdahulu.
Menurutnya, masyarakat meminta kepastian Pemda. Karena selama ini kondisi jalan yang lebarnya kurang lebih hanya sekitar tiga meter itu sering kali menyebabkan kemacetan dan kecelakaan.
“Dari dulu hanya janji-janji saja, tidak ada realisasi sampai saat ini. Malah yang tidak penting itu yang akan dibangun, seperti jalan Sopoq Angen,” keluhnya.
Ia mengingatkan, jangan sampai realisasi pelebaran jalan itu dilaksanakan setelah masyarakat terpaksa turun aksi. Sehingga ia menyarankan supaya pelebaran jalan itu bisa masuk dalam program prioritas tahun pada 2022 mendatang.
“Kemarin Dinas PUPR langsung yang mengatakan akan dimasukkan dalam program tahun 2022,” tandas ketua PAN Lobar ini.
