Lombok Barat (Inside Lombok) – Angka kemiskinan ekstrem di Lombok Barat (Lobar) saat ini tercatat bertambah 2.760 jiwa. Padahal pada rentang waktu 2020-2021 lalu, penurunan angka kemiskinan di Lobar sempat disebut yang terbaik di NTB.
Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Lobar, saat ini penduduk miskin ekstrem di Lobar meningkat dari yang sebelumnya 10.750 jiwa menjadi 13.510 jiwa. Asisten II Setda Lobar, Rusditah pun menyebut bahwa persoalan ini menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan secara bersama-sama.
Menurutnya, diperlukan inovasi untuk menanggulangi peningkatan angka kemiskinan ekstrem tersebut. “Diperlukan langkah dan terobosan serta kolaborasi semua pihak untuk mengatasi masalah kemiskinan. Tidak bisa selesai kalau dilakukan secara parsial,” ujar Rusditah belum lama ini.
Ia juga memberi apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Lobar. Selain itu, Rusdiah mengingatkan pentingnya perlindungan sosial dapat tepat sasaran.
“Masyarakat kurang mampu di daerah kita masih cukup tinggi. Oleh karena itu masyarakat miskin harus diberdayakan dengan meningkatkan kualitas hidup, peningkatan pendapatan serta pengurangan beban pengeluaran,” pungkas Rusditah.
Dikonfirmasi terpisah, Kadis Dinsos Lobar, Lalu Martajaya menyebut angka kemiskinan ekstrem di Lobar sempat mengalami penurunan. “Kalau kita lihat data, sempat ada penurunan yang signifikan. Dari kisaran 8,5 persen, penurunannya sampai 5,5 persen atau sebanyak 59.718 jiwa pada tahun 2020. Turun signifikan menjadi 3,5 persen atau sebanyak 25.450 jiwa di tahun 2021,” ungkapnya.
Melihat catatan itu, dalam rentang 2020 hingga 2021 itu, Lobar disebutnya menjadi daerah dengan angka penurunan kemiskinan terbaik di NTB. Penurunan tersebut pun dinilai dari berbagai aspek, sehingga pihaknya pun turun langsung untuk melakukan pengecekan ke lapangan.
“Memang kalau kita di Dinas Sosial DTKS ini kan data besar, untuk penerima-penerima bantuan,” imbuhnya. Total terakhir data yang dihimpun pihaknya untuk penerima bantuan, mulai dari PKH maupun Sembako hingga BLT BBM, jumlahnya mencapai 78 ribu penerima bantuan.
“Kalau misalnya dirasa masih kurang data itu dan ada program lainnya, apakah ada penambahan untuk kuota PKH, dan program Sembako, biasanya dari pusat akan diambil dari data DTKS itu,” terangnya.
Sehingga penting dilakukan pemutakhiran data, bila ada warga yang dirasa sudah tidak lagi layak mendapatkan bantuan, maka bisa dikeluarkan dan diganti dengan yang lebih membutuhkan.
Dan Desa disebutnya harus bergerak aktif untuk melakukan pemutakhiran, supaya bantuan pemerintah tersebut bisa tepat sasaran. “Nah ini lah masuk kesempatan yang lain, untuk menerima bantuan berikutnya,” tandas Martajaya. (yud)
