Mataram (Inside Lombok) – Kota Mataram kerap menjadi tujuan anak jalanan (anjal), gelandangan dan pengemis (gepeng). Kondisi ini dipicu fenomena pendapatan anjal dan gepeng yang terkadang cukup banyak, bahkan dalam razia yang dilakukan Dinas Sosial diketahui ada yang mendapat di atas Rp1 juta dalam sehari. Kondisi ini menjadi perhatian Anggota DPRD Kota Mataram.
Anggota DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati mengatakan imbauan untuk tidak memberikan uang kepada para anjal dan gepeng ini harus dimasifkan, berupa pemasang spanduk. Seperti yang dilakukan di kota-kota besar lainnya, cukup memasangkan spanduk dengan pesan-pesan yang memberikan kesadaran kepada masyarakat.
“Karena banyak sekali anak-anak kita yang berada di jalan mengemis dan yang paling kita takutkan dampaknya bisa terjadi kekerasan dan sebagainya, tapi memang didapatkan temuan ada pengemis yang bisa dapat sehari Rp1 juta. Buat spanduk seperti di kota-kota lain, semisal di Jogja. Yang sederhana tapi pesannya itu jangan memberikan di jalan,” katanya.
Kebiasan memberikan pengemis ini, lanjut Erna, akan membuat gelandang pengemis terutama anak-anak betah di jalanan. Bahkan para anjal diduga dieksploitasi oleh sejumlah oknum. “Akhirnya mereka ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuat anak-anak ini di jalan dan mereka pantau dari jauh. Ada memang oknum yang seperti itu tua-tua di jalan memantau,” ujarnya.
Dikhawatirkan, keberadaan anak-anak di jalan sangat rawan terjadi kekerasan dan kecelakaan. Para pengguna jalan yang akan memberikan bantuan disarankan ke lembaga sosial resmi yang ada. Dengan demikian, sedekah yang diberikan bisa disalurkan ke yang lebih membutuhkan dan bisa tepat sasaran.
“Kalau mau memberikan bantuan lembaga yang jelas. karena kalau kita berikan bantuan di jalan dengan uang receh akan buat mereka betah di jalan,” ujar Erna.
Selain menjaring, pemerintah juga disarankan menyiapkan pekerjaan kepada para gelandang dan pengemis. Menurutnya, adanya pekerjaan yang disiapkan pemerintah bisa mengurangi jumlah pengemis. “Kalau orang tuanya enggak ada pekerjaan kita berikan pekerjaan seperti tukang sapu atau apa dan anak-anak dikembalikan ke sekolah. Semua harus kerjasama. Itu dilakukan di Surabaya,” katanya.
Sementara jika ada pengemis yang berada di luar daerah beroperasi di Kota Mataram, harus ada kerja sama antar kabupaten/kota. Artinya, jika ada warga luar Kota Mataram datang mengemis maka pemerintah daerah setempat harus memberikan pembinaan.
“Kerjasama dengan kepala daerah untuk memberdayakan warganya. Adanya warga yang berasal luar Kota Mataram (menemis red) sangat mengganggu,” katanya. (azm)
