Lombok Barat (Inside Lombok) – Para Kades di Lombok Barat dalam waktu dekat berencana lakukan audensi ke Gubernur. Tujuannya untuk meminta agar perbaikan jembatan hampir ambles dan jalan di depan kantor Bupati Lobar bisa menjadi prioritas.
Pemprov NTB dianggap lepas tangan. Terlebih lagi, perbaikan jalur penting di Lombok Barat ini tidak dianggarkan pada APBD murni provinsi 2021. Hal itu yang kemudian mendasari para Kades di Lombok Barat akan bersurat dan melakukan audiensi kepada Gubernur beserta wakilnya.
Ketua Asosiasi Kepala Desa Lombok Barat (Akad Lobar) M. Zaini menegaskan pentingnya akses jembatan tersebut bagi masyarakat Lombok Barat sendiri. Karena itu merupakan akses vital menuju rumah sakit, pasar, kantor publik, serta menuju pelabuhan dan bandar udara. Ia menyebut, jangan sampai karena hal yang dinilai sepele seperti itu, masyarakat justru dibuat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.
“Apa perlu kami bersurat ke pak Menteri untuk mengubah status jalan menjadi jalan desa? Supaya kami bisa anggarkan di dana desa. Masak menunggu korban dulu, baru mereka berbuat” tukas dia.
Apalagi mengenai perdebatan tentang kewenangan siapa yang bertanggung jawab, Pemprov atau Pemkab yang kemudian menjadi alasan pengerjaannya belum dilakukan.
“Padahal saat ini, reformasi birokrasi menuntut sebuah percepatan pembangunan. Sehingga langkah cepat, tegas dan tanggap itu paling diperlukan” tegas Zaini, Minggu (20/12/2020).
Dirinya mengingatkan Pemerintah, jangan menunggu dikritik dan dituntut dulu baru mulai bekerja. Hal itu dinilai justru menjadi bagian kemunduran sistem alias kegagalan.
“Masak sekadar perbaikan jembatan butuh waktu berbulan bulan untuk rapat? Kalau alasan akhir tahun masak kita menunggu tahun depan untuk ke pasar, ke rumah sakit, ke kantor? Kan status jalan dan jembatan tersebut adalah kewenangan provinsi, kenapa pemprov diam, ada apa?” Tanyanya heran.
Sehingga dirinya mendesak Pemda untuk duduk bareng dan segera mengambil tindakan. Jangan sampai pemerintah justru membiarkan masyarakat meradang.
“Gubenur dan wakilnya pasti sering lalu lalang di jembatan ini waktu kampanye dulu. Tapi kenapa ketika jembatan ini rusak mereka terkesan diam?” Ketusnya.
“Kami minta kepada pemprov untuk berlaku adil, Lombok Barat juga bagian dari NTB bukan pulau Sumbawa saja” tegas Zaini.
Sementara itu Sekda Lobar H. Baehaqi sebelumnya mengungkapkan bahwa, anggaran perbaikan jembatan tersebut tidak masuk dalam APBD provinsi NTB tahun 2021.
Lantaran parahnya kerusakan jembatan tersebut, diakuinya, terjadi setelah APBD provinsi tahun 2021 telah diketok.
“Jadi kan tentu anggarannya tidak ada di APBD murni tahun 2021” beber Baehaqi, saat dikonfirmasi, Jum’at (28/12/2020).
Sehingga Pemda Lobar, melalui dinas PUPR telah mengusulkan ke provinsi, supaya perbaikan itu dijadikan atensi. Yang diharapkan masuk dalam APBD perubahan 2021.
Kadis PUPR Provinsi, H. Sahdan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, pada Minggu (20/12/2020) mengatakan untuk penanganan jembatan akan diupayakan melalui dana darurat (dana tak terduga) tahun 2021.
Sembari pihaknya mendesain penanganan tahun 2021 untuk kemudian dianggarkan pada tahun 2022. Lantaran kondisi jembatan yang sudah rusak sehingga tidak cukup dengan perbaikan, tetapi harus dibangun.
“Tapi insyallah dengan penanganan darurat ini jembatan bisa ditangani di 2021 dan bisa berfungsi kembali” ucap dia.
Saat disinggung mengenai kebijakan penanganan jalan yang anggarannya dinilai timpang antara pulau Lombok dan Sumbawa. Sahdan menjelaskan, bahwa panjang jalan provinsi itu sekitar 1.484 kilo meter. Di mana 500 kilometernya berada di wilayah Lombok, sedangkan sisanya hampir 1000 kilometer ada di Sumbawa.
Kondisi jalan di Lombok, lanjut dia, kemantapannya sudah 94 persen lebih. Sementara di pulau Sumbawa masih 74 persen lebih. Yang sisanya ada jalan tanah dan rusak. Sehingga mau tidak mau harus tingkat kemantapan di NTB harus dikejar, maka jalan di pulau Sumbawa juga harus segera ditangani.
