Lombok Barat (Inside Lombok) – Kalangan DPRD Lobar belum sepenuhnya menyetujui rencana pembangunan jalan “Sopoq Angen” oleh Pemda. Terlebih melihat banyaknya jalan di Lobar yang rusak meskipun menjadi akses vital masyarakat justru butuh perhatian dan perbaikan lebih dulu.
Urgensi dari dibangunnya jalan Sopoq Angen itu sendiri turut menjadi pertanyaan. Meski tahun ini, untuk pembangunan jalan itu Pemda sudah menganggarkan anggaran sekitar Rp36 miliar, yang akan digunakan untuk pembebasan lahan dan pembentukan jalan.
“Saya melihat apakah urgen atau ndak jalan ini? Sedangkan banyak keluhan kepala desa jalan-jalan di dalam desa dan dibutuhkan masyarakat yang masih rusak parah,” ketus Wakil Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha saat dikonfirmasi belum lama ini.
Padahal kata dia, di satu sisi banyak kepala desa yang turut menyuarakan keluhan warganya soal kondisi beberapa jalan di Lobar yang memprihatinkan. Seperti salah satunya ruas jalan Jerneng, Bagek Polak Barat menuju Telaga Waru Hingga Karang Bongkot Labuapi. Sudah beberapa tahun jalan itu diminta segera diperbaiki dan dilebarkan. Lantaran jalan itu begitu sempit dan sulit dilalui kendaraan yang berpapasan. Bahkan tak jarang terjadi kecelakaan akibat sempitnya jalan tersebut.
“Salah satu tugas kita harus memastikan kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Kalau masyarakat jalan di jalan yang bolong malam hari terus gelap dan jatuh, siapa yang bertanggung jawab?” tanyanya.
Walaupun sudah disetujui pada mekanisme pembahasan APBD 2022. Namun, Adha mengaku pihaknya sempat meminta agar rencana jalan Sopoq Angen itu dipikirkan ulang. Terutama soal urgensinya.
“Bisa saja kita kaji ulang apalagi mau pembahasan APBD perubahan. Jalan ini kira-kira urgen apa untuk masyarakat. Gerung dengan jalan yang sekarang saja masih lengang,” lugasnya.
Ketua DPD PKS Lobar ini menilai, masyarakat lebih butuh perbaikan jalan. Salah satunya Merembu-Bengkel yang berlubang dan rusak. “Kalau saya melihat itu lebih urgen untuk diselesaikan, daripada kita memaksakan melakukan pembebasan lahan untuk jalan baru,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala BPKAD, H. Fauzan Husniadi yang dikonfirmasi terkait hal itu, mengakui bahwa anggaran untuk pembangunan jalan itu sudah dianggarkan pada APBD 2022 ini. Nominalnya pun sekitar Rp36 miliar mulai dari pembebasan lahan dan pembangunan jalan.
“Anggaranya sudah tersedia, tetapi untuk lebih jelas teknis pembebasan lahannya itu ada di OPD terkait, tidak di kami,” ujarnya beberapa waktu lalu. Pembebasan lahan itu direncanakan mulai dari samping kantor Dinas Perhubungan Menuju utara kantor Samsat.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala PUPR Lobar, I Made Arthadana mengaku jika pengadaan tanah tahap satu jalan itu sudah dilakukan dan sedang proses pensertifikatan. Kini tahap dua sedang dilakukan pengukuran untuk pembebasan lahan.
“Anggaran sudah ada dan kini pada posisi sedang pengukuran per bidang,” jelasnya.
Diakuinya anggaran yang sudah disetujui pada APBD murni ini hanya untuk pembebasan lahan. Sedangkan untuk pembentukan jalan itu diusulkan pihaknya pada APBD Perubahan 2022 ini sekitar 24 kilometer. “Seberapa diberikan anggaran kita melangkah,” pungkas Made. (yud)
