Lombok Timur (Inside Lombok) – Banyaknya permasalahan pada penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Lombok Timur. Bupati Lombok Timur (Lotim) turun tangan dan mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai suplier atau pemasok program tersebut di desa masing-masing.
Bupati Lotim, H M Sukiman Azmy mengatakan, terkait dengan banyaknya permasalahan suplier BPNT di Lotim, bupati akan mendorong BUMDes untuk menjadi suplier desa masing-masing. Ia meminta kepada kepala desa untuk memeberikan anggaran lebih bagi BUMDes agar bisa menjadi suplier BPNT.
“Saya sudah ketemu dengan beberapa kepala desa serta permawakilan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Saya mendorong mereka untuk memberikan anggaran yang lebih agar bisa berpartisipasi dalam penyaluran BPNT,” ucapnya, saat ditemui di Kantor DPRD Lotim, Kamis (05/11).
Bupati menilai, jika BUMDes desa masing-masing yang melayani BPNT tersebut lebih baik, ketimbang masyarakat desa tersebut dilayani oleh suplier kecamatan. Akan tetapi, BUMDes tersebut harus diberdayakan terlebih dahulu, jangan melulu memprogramkan simpan pinjam.
Lanjutnya, anggaran yang diberikan kepada BUMDes dari APBDes tersebut kebanyakan dikelola untuk simpan pinjam. Lebih baik, kata bupati, BUMDes tersebut membuat program usaha yang produktif serta memberdayakan masyarakat setempat.
“Dengan program simpan pinjam seperti itu, anggaran habis untuk di pinjam, tapi simpannya yang tidak ada. Lebih baik simpan pinjam itu dibubarkan saja,” katanya.
Program seperti itu diharapkan bupati bisa berjalan tahun 2021 mendatang. Untuk itu, Bupati Lotim meminta petunjuk kepada Kementerian Sosial (Kemensos) apakah langkah yang diambil bupati untuk memberdayakan BUMDes sebagai suplier dilegalisasi atau tidak.
“Kita konsultasi dulu kepada Kemensos, jika diperbolehkan BUMDes tersebut bisa jadi suplier BPNT. Saya yakin carut marut BPNT ini akan berakhir,” ujarnya.
