Lombok Barat (Inside Lombok) – Nasib guru dan peserta didik di SDN 3 Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat hingga kini belum jelas. Sejak kehilangan gedung sekolah pada bencana gempa 2018 silam, kini sekolah itu pun tergusur mega proyek Bendungan Meninting yang berjalan sejak 2020 lalu.
“Nasib sekolah kami sampai sekarang ini belum jelas,” ujar Kepala Sekolah SDN 3 Bukit Tinggi, Sariyu saat dimintai keterangan belum lama ini. Kini mereka terpaksa harus berpindah-pindah lokasi demi melangsungkan kegiatan belajar mengajar.
Menurut Sariyu kurang lebih sudah tiga kali mereka berpindah-pindah lokasi sejak 2018 lalu. Sebelumnya, para guru yang dibantu relawan mendirikan tenda dan bangunan sementara untuk meneruskan kegiatan sekolah. Namun, karena terdampak proyek pembangunan Bendungan Meninting, mereka terpaksa harus mengungsi.
“Sekolah kami SDN 3 Bukit Tinggi ini termasuk kena dampaknya, karena pembebasan daripada bendungan ini. Jadi sekolah kami, mau tidak mau, harus meninggalkan lokasi,” tuturnya.
Sekolah itu memiliki kurang lebih 63 murid dari kelas satu hingga kelas enam, dan sembilan orang guru. Lima di antaranya merupakan guru PNS, dan empat orang guru honorer.
Mirisnya, mereka pun harus menumpang belajar di bangunan rumah warga yang belum jadi. Dengan tempat belajar yang tanpa dinding beton dan tembok itu, mereka tetap semangat menuntut ilmu. Karena tempat belajar mereka saat ini hanya berdindingkan triplek, dengan fasilitas belajar mengajar yang sangat minim.
“Para guru harus berkunjung bergantian ke lokasi, demi kelangsungan kegiatan belajar mengajar,” imbuhnya. Tidak tanggung-tanggung, demi bisa sampai ke lokasi belajar darurat itu, mereka harus menempuh jarak kurang lebih 10 kilometer dari kantor desa.
Jalan yang harus dilalui pun tidak mudah. Jalan berkelok, terjal, menanjak dan begitu licin ketika musim hujan seperti saat ini. Mereka harus melewati sungai dan puing-puing berbatu, serta berpapasan dengan alat berat dari proyek pembangunan Bendungan Meninting.
“Untuk pembangunan gedung sekolah baru, saat ini masih terkendala pembebasan lahan,” keluh Sariyu. Dirinya bahkan menuturkan, ada seorang guru yang rela ingin membayarkan uang muka untuk pembebasan lahan. Agar harga tanah itu tidak terus terusan meningkat. Karena dari koordinasinya dengan Dikbud, pihaknya diminta untuk mencari lahan baru untuk pembangunan sekolah tersebut.
“Kita pakai uang guru untuk menjadi DP karena kalau tidak begitu, harga tanah itu bisa naik. Dulu harganya Rp25-30 juta per are, tapi kalau sekarang sudah Rp70 juta lebih, makanya kita ikat dulu dengan DP supaya tidak naik,” bebernya.
Dalam bayangan para guru itu, ketika lahan tersebut diambil alih untuk pembangunan bendungan, maka setidaknya pihak BWS akan membayarkan lahan itu kepada Pemda Lobar selaku pemilik aset. Sehingga pihaknya berinisiatif untuk menanyakan hal itu kepada BWS. Namun mereka diarahkan untuk menanyakan hal itu kepada PPK tanah.
“Kita kejar PPK tanahnya, tapi katanya sedang berproses di Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN),” kata dia. Informasi terbaru dari PPK yang diterima pihaknya, proses tersebut tinggal menunggu pelepasan dari BPN.
Wakil ketua DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha mengaku sedih lantaran beberapa waktu lalu sempat berkunjung, dan merasakan langsung perjalanan yang harus ditempuh para guru dan murid untuk bisa sampai ke lokasi sekolah darurat mereka.
Ia menilai Pemda Lobar lalai dalam penanganan SDN 3 Bukit Tinggi. Padahal, setiap rapat pihaknya selalu menanyakan kelanjutan penanganan sekolah tersebut. Namun hingga kini kondisinya ternyata masih memprihatinkan.
“Kalaupun pemerintah pusat yang memiliki kewenangan untuk pembebasan lahan, harusnya dikawal betul oleh Pemkab,” tegasnya.
Sementara itu, Kadis Dikbud Lobar, H. Nasrun mengaku pihaknya sudah mengusulkan ke pusat terkait pembangunan sekolah tersebut. Di mana pihaknya sudah mengusulkan sebanyak 919 sekolah yang butuh perbaikan akibat rusak karena gempa. Namun, yang mendapatkan bantuan dari pusat hanya enam sekolah saja.
“SDN 3 Bukit Tinggi belum masuk karena masih terkendala lahan yang belum ada,” jelasnya. Dalam kasus itu, lanjut Nasrun, Pemda sudah sanggup membeli lahan untuk pembangunan sekolah. Namun dibatalkan oleh masyarakat, sehingga pembangunan sekolah kembali tertunda.
“Tapi tahun ini lahannya sudah ada, dan tahun depan akan mulai dibangun,” pungkas Nasrun. (yud)
