Mataram (Inside Lombok) – Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menegaskan kegiatan Sensus Pertanian (ST) 2023 tidak memiliki kaitan dengan gejolak politik saat ini, khususnya mendekati Pemilu 2024. ST 2023 akan dilaksanakan pada Mei-Juni 2023 mendatangi, mengingat tahun depan merupakan tahun politik. Sehingga sangat dikhawatirkan kegiatan tersebut dikaitkan dengan politik.
“Jadi kita sosialisasi terus memberikan advokasi, penerangan kepada masyarakat bahwa kegiatan sensus tidak ada hubungan dengan politik, supaya masyarakat tahu,” tegas Kepala BPS NTB, Wahyudin, Senin (19/12).
Menurutnya, ketika sensus dikaitkan dengan politik tak jarang responden menolak kedatangan petugas BPS. Terlebih, ketika petugas sensus tidak mengantongi identitas BPS. Hal tersebut sangat dikhawatirkan terjadi tahun depan.
“Saya orang ini, saya orang itu. Nah itu yang kita khawatirkan, sehingga dapat berdampak pada data yang tak jelas,” tuturnya. Bahkan, hal yang sama ditegaskan BPS RI pada November lalu yang dilanjutkan oleh daerah tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Indonesia. Sehingga seluruh lapisan harus mulai bersuara akan hal ini.
“Jadi semua kabupaten kota sudah harus bersuara untuk pelaksanaan sensus pertanian ini, karena kemarin baru saja kita melaksanakan kegiatan Registrasi sosialisasi ekonomi (Regsosek) yang cukup menyita waktu juga. Dengan jangka waktunya hanya 3 bulan,” terangnya.
Untuk itu diharapkan seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif untuk menjadi bagian responden dan memberikan data-data sesuai keadaan diri yang benar kepada petugas. Mengingat hasil sensus ini menyangkut output di sektor pertanian keseluruhan. Artinya, tidak hanya memandang tanaman pangan saja tetapi ada tujuh sektor didalamnya. Seperti, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan dan jasa pertanian.
“Karena nanti ini dapat dipakai pemerintah dalam menentukan kebijakan untuk perencanaan pembangunan khususnya di sektor pertanian. Termasuk kebijakan subsidi hingga impor dengan melihat kondisi lahan pertanian,” bebernya.
Mengenai sensus pertanian ketujuh ini, BPS NTB melibatkan petugas 8.638 orang yang tersebar se-NTB dengan petugas terbanyak tersebar di Kabupaten Lombok Timur. Para petugas akan mensensus sekitar 1,2 juta petani dari 1,7 rumah tangga. Jumlah petugas ini lebih sedikit dibandingkan kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi.
“Mereka kita rekrut dari desa/kelurahan, biasanya open recruitment. Mereka juga akan kita latih,” imbuhnya.
Selain itu, dari sisi pendataan sensus nantinya akan ada transformasi dalam pengisian kuesioner. Khusus di Kota Mataram sebagai pilot project menggunakan aplikasi secara online melalui gawai. Meski online, mereka tidak mengisi sendiri tetap didampingi petugas sensus.
“Sedangkan sembilan kabupaten/kota lainnya tetap pakai cara konvensional, cetak kuesioner dan diisi,” ujarnya.
Sementara itu, jika dibandingkan dengan ST2013 sebelumnya, diakui Wahyudin, belum dapat dipastikan. Sebab, diprediksi banyaknya petani yang alih profesi ke sektor lain. Sehingga kontribusi sektor pertanian ke PDRB NTB semakin menurun walaupun masih menjadi penyumbang tertinggi perekonomian daerah. “Tapi makin lama semakin turun dari 35 persen kini capai 22 persen,” pungkasnya. (dpi)
