Lombok Barat (Inside Lombok) – Bupati dan jajaran Forkopimda Lombok Barat hari ini menjalani vaksinasi tahap ke-dua. Walau dari lokasi yang terpisah, vaksinasi berjalan lancar. Dan tiga minggu setelah vaksinasi hari ini, mereka akan menjalani rapid test untuk mengetahui tingkat efektivitas vaksin sinovac tersebut.
Bupati beserta Sekda Lobar melaksanakan vaksinasi di Pendopo. Namun, jajaran Forkopimda lainnya melaksanakan vaksinasi di Fasilitas Kesehatan (Faskes) terdekat.
“Forkopimda Lobar termasuk beberapa asisten selesai melakukan vaksinasi tahap ke-dua, Alhamdulillah” kata Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, usai disuntik, Kamis (28/01/2021).
Dirinya pun menuturkan usai vaksinasi pertama pada 16 Januari lalu, ia dan jajaran Forkopimda lainnya saling berkomunikasi menanyakan perihal efek samping yang mereka rasakan setelah disuntik vaksin sinovac.
“Tapi sama sekali hampir tidak ada efek yang parah sampai mengganggu aktivitas kita. Tapi ya namanya efek, kita minum obat pun kan pasti ada efeknya kan” bebernya.
Setelah tahap ke-dua vaksin dilaksanakan, dua hingga tiga minggu mendatang, mereka yang telah disuntik pun akan dirapid test. Guna mengetahui sejauh mana efektivitas dari vaksin sinovac tersebut.
“Supaya diketahui, sejauh mana imun kita berkembang. Sehingga kemudian kita tidak akan tertular dengan covid-19” tandasnya.
Walaupun beberapa pihak ada yang terjangkit covid usai divaksin sinovac, ia mengaku tetap optimis dengan program vaksinasi ini sebagai bentuk tindakan preventif yang diharapkan bisa untuk saling menjaga supaya tidak saling tertular dan menulari.
Untuk Lombok Barat sendiri, sudah ada sekitar 60 persen Nakes yang telah divaksin. Dan vaksinasi Nakes yang direncanakan tuntas pada 30 Januari nanti, ditargetkan sekitar 70 hingga 75 persen Nakes sudah tervaksin untuk dapat membentuk herd immunity.
Kemudian setelah itu akan beralih ke TNI-Polri, Pol PP serta Damkar dan pelayanan publik lainnya. Ia pun menyebut bahwa pihaknya akan mengusulkan supaya para guru juga dapat segera divaksin.
“Tapi kita tunggu saja, karena ini kan kebijakan nasional” tutupnya.
