Bupati Lobar Optimistis 2.422 Unit RTG Tuntas Akhir Tahun

Lombok Barat (Inside Lombok) – Setelah bertemu dengan Sestama BNPB, Bupati Lombok Barat optimistis pembangunan untuk 2.422 unit data susulan penerima bantuan RTG di Lobar dapat dituntaskan sesuai target pada akhir tahun ini.

“Usulan untuk bantuan RTG susulan sekitar 2.422 unit di Lombok Barat, sudah kita sampaikan ke BNPB  kemarin” kata H. Fauzan Khalid, saat ditemui di ruang kerjanya, akhir pekan kemarin.

Pihaknya pun saat ini terus melakukan riview dan validasi data terkait usulan tersebut. Agar pembangunannya dapat segera berjalan dan sesuai dengan target. Ia pun yakin, anggaran untuk pembangunannya dapat segera cair bulan ini.

“Katanya kan tidak boleh lebih dari Desember (akhir tahun, read) tapi tetap nanti akan kita lihat dan sesuaikan dengan pencairan anggarannya” imbuh Bupati Lobar ini.

Dirinya mengaku optimis, terlebih setelah melihat bagaimana penyelesaian pembangunan RTG tahap pertama kemarin. Bahwa fasilitator yang telah dikukuhkannya tersebut dapat merampungkan sebanyak 72 ribu lebih bangunan fisik RTG dan lengkap dengan LPJ nya.

Sehingga dalam pertemuannya dengan Sestama (Sekretariat Utama) BPNP kemarin juga membahas terkait dengan perpanjangan kontrak para fasilitator tersebut.

“Para fasilitator ini kan kontraknya sampai Oktober, itu yang saya sampaikan supaya kontrak mereka bisa diperpanjang sampai Desember” harap Fauzan.

Fauzan juga berharap, supaya seluruh fasilitator yang bertugas saat ini dapat diakomodir secara keseluruhan oleh BPNP. Karena Pemkab telah mengeluarkan SK untuk sekitar 200 an fasilitator. Tetapi yang diakomodir BNPB hanya sekitar 147 fasilitator saja.

“Apalagi ini kan beban tugasnya berat, karena ditambah juga dengan penyelesaian LPJ RTG, tapi itu sudah mereka selesaikan semua. Jadi makanya saya minta sama pak Sestama, supaya 53 sisanya itu bisa diakomodir semua (200 fasilitator)” paparnya.

Menanggapi hal tersebut, pihak BNPB pun, kata Fauzan, mengaku akan memenuhi usulan yang disampaikan oleh Pemkab Lobar tersebut. Tetapi harus melalui riview yang dilakukan oleh BPKP terlebih dahulu.