Bupati Minta Kemenag Bangun Madrasah Negeri di Lombok Utara

Mataram (Inside Lombok) – Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar meminta Kementerian Agama (Kemenag) membangun madrasah negeri karena satu-satunya daerah di Nusa Tenggara Barat yang tidak memiliki lembaga pendidikan agama di bawah kementerian tersebut.

“Kami ingin ada lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Kemenang. Saat ini, belum ada satu pun madrasah negeri di Kabupaten Lombok Utara,” kata Najmul, usai mengisi data kependudukan Sensus Penduduk 2020 secara daring (online) di Kabupaten Lombok Utara, Sabtu.

Najmul mengaku sudah menyiapkan lahan yang lokasinya strategis sesuai dengan keinginan Kemenag. Namun, hingga saat ini belum ada realisasi pembangunan madrasah negeri.

“Sudah berkali-kali saya menghadap pejabat Kemenag di Jakarta, menanyakan rencana pendirian madrasah negeri dan pembentukan urusan Hindu-Budha di Kabupaten Lombok Utara. Mudahan tahun ini bisa diproses,” jelasnya.

Menurut dia, keberadaan madrasah negeri sangat penting di Kabupaten Lombok Utara. Sebab, dengan adanya lembaga tersebut, maka Kemenag akan totalitas untuk membantu pendidikan madrasah di daerahnya.

Saat ini, tambah Najmul madrasah swasta yang jumlahnya ratusan lembaga kurang mendapat perhatian dari Kemenag, sehingga pemerintah daerah menyediakan bantuan operasional sekolah dari dana APBD.

“Dana BOS daerah tersebut dialokasikan agar ada ruang bagi madrasah swasta untuk mendapatkan bantuan operasional, honor tenaga pendidik dan sebagainya,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lombok Utara, H Muksin mengatakan, pihaknya sudah mengajukan proposal ke Kemenang di Jakarta, agar membangun madrasah negeri, namun belum ada kepastian.

Di satu sisi, lanjut dia Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sudah menyanggupi untuk menyediakan lahan yang relatif luas, layak dan berada di lokasi strategis.

“Kenapa Lombok Utara butuh madrasah negeri, karena ingin seperti kabupaten lain yang mendapatkan bantuan dari pusat, begitu juga dengan formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil untuk tenaga pendidik madrasah negeri,” terangnya. (Ant)