Lombok Barat (Inside Lombok) – Kalangan DPRD minta Pemda Lobar serius mengawasi potensi kecurangan pengeluaran SK pengangkatan P3K, terutama guru. Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah menyebut hal ini penting untuk menghindari pembengkakan data.
“Terutama terkait dengan SK sekolah yang perlu kita waspadai, kan bisa saja kepala sekolah memberikan SK kepada guru siluman. Karena tahu ada pengangkatan P3K nanti tiba-tiba dimunculkan nama si A, misalnya,” ujar Nurhidayah saat ditemui di Gerung awal pekan ini.
Menurutnya, kecurangan paling rentan terjadi ketika ada SK yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. “Ini yang perlu kita waspadai dan awasi bersama untuk pengangkatan SK guru dan SK kepala sekolah terutama,” pesannya.
Jika kecurangan tersebut benar-benar terjadi, maka dikhawatirkan ada pembengkakan data yang diajukan. Namun setelah divalidasi yang cocok hanya beberapa saja. Sehingga dicurigai ada indikasi kecurangan di dalam proses tersebut.
“Kita minta kepada BKD untuk membuatkan surat pakta integritas, terutama UPT untuk mengawasi itu. Jadi di situ dia siap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap SK yang diajukan,” tegas politisi perempuan dari Gerindra ini.
Pihaknya pun sudah sempat mengusulkan kepada BKD untuk membentuk tim khusus, guna mengantisipasi hal tersebut. Namun, pihak mereka mengaku masih kekurangan SDM untuk melakukan hal itu di tingkat bawah.
“Ya salah satu caranya untuk mempersempit ruang pengawasan itu dengan membuat fakta integritas itu. Bila perlu UPT juga meminta kepala sekolah melakukan itu,” tandasnya. (yud)
