Lombok Timur (Inside Lombok) – Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sebelumnya telah mengaku menyelewengkan dana BLT-DD dan RTLH untuk masyarakat. Untuk itu, beberapa perwakilan masyarakat Desa Banjarsari adukan kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim).
Sebelumnya, dugaan penyelewengan dana BLT-DD dan RTLH oleh oknum kades tersebut sudah dilakukan hearing di kantor desa setempat. Oknum kades itu pun sudah mengakui kesalahannya yang sudah menyelewengkan dana tersebut untuk kepentingan lain, dan bersedia akan mengganti uang tersebut.
Akan tetapi pengakuan dari oknum kades dan akan mengganti uang itu, tidak membuat masyarakat puas begitu saja. Masyarakat menginginkan oknum kades itu segera mundur dari jabatannya
“Laporan ini kita layangkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kades kami,” ucapnya saat memasukkan laporannya di Kejari Selong, Kamis (21/01/2020).
Alasan itu tidak membuat warga puas. Perwakilan warga merasa ada unsur pidana dalam kasus ini.
“Laporan ini kita layangkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kades kami,” ucap Abdullah Nasip yang merupakan salah seorang perwakilan warga Desa Banjarsari saat memasukkan laporannya di Kejari Selong, Kamis (21/01/2020).
Dana senilai Rp108 juta untuk BLT-DD selama dua bulan dan pembangunan RTLH diduga tidak diberikan kepada masyarakat. Abdullah mengungkapkan bahwa program tersebut harusnya sudah rampung pada tahun 2020 lalu.
Sementara itu, Kasubsi Ipoleksosbud Kejari Lotim, Lalu Agus Saputra mengatakan, terkait Laporan dari masyarakat Desa Banjarsari yang diterima, pihaknya akan mempelajari dan mendalami apa yang menjadi fakta-fakta yang ada di lapangan.
“Laporan masyarakat ini menjadi atensi kami. Untuk itu, kami akan mempelajari dan mendalami terlebih dahulu kasus ini,” ucapnya.
