Mataram (Inside Lombok) – Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengadakan diskusi terbatas bersama seluruh Wakil Bupati/Wakil Walikota se-NTB, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, serta akademisi dan sejumlah stakeholder pemerintahan NTB. Diskusi yang dilaksanakanan pada Kamis (28/02/2019) tersebut membahas kemiskinan NTB pascabencana gempa beberapa waktu lalu.
Kepala BPS NTB, Suntono dalam siara pers yang diterima Inside Lombok, Kamis (28/02/2019) menerangkan dalam pertemuan tersebut bahwa angka kemiskinan NTB saat ini, berdasarkan hasil sensor September 2018, adalah sebesar 14.63%. Angka tersebut menunjukkan penurunan sekitar 0.02% dibandingkan hasil sensus Maret 2018 yang mencapai persentase 14.75%.
Suntono menegaskan bahwa yang perlu menjadi catatan terkait penurunan persentase kemiskinan tersebut adalah banyaknya bantuan yang diterima oleh masyarakat NTB, sehingga ketersediaan pangan di NTB yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat melimpah.
“Kalau ketersediaan pangan cukup, maka tidak ada istilah kemiskinan,” ujar Suntono di hadapan peserta diskusi.
Menanggapi hal tersebut, Wagub NTB, Dr. Sitti Rohmi Djalillah menyebutkan bahwa dukungan data yang baik dan akurat memang sangat diperlukan agar program yang dilaksanakan pemerintah tepat sasaran. Hal tersebut, menurut Rohmi, telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sendiri untuk saat ini.
“Untuk melakukan intervensi terhadap berbagai program yang direncanakan, perlu data yang valid dan akurat. Kalau tidak, orang yang benar-benar miskin dan seharusnya mendapat bantuan, tidak mendapat intervensi dari pemerintah. Justru yang mendapat bantuan adalah masyarakat yang rumahnya kecil namun memiliki banyak hewan ternak dan kendaraan,” ujar Rohmi.
Selain itu, menurut Rohmi kemiskinan bukan hanya tentang konsumsi moneter. Lebih jauh kemiskinan dimaknai juga sebagai kurangnya pendidikan, kesehatan, serta pola pikir. Karena itu, menurut Rohmi, perlu adanya kerjasama dan sinergi yang baik oleh semua pihak.
Akademisi dari Universitas Mataram, Dr. Firman, yang turut hadir dalam diskusi tersebut juga turut memberikan komentarnya. Firman menjelaskan bahwa gempa bumi yang melanda NTB tahun lalu dapat menjadi momentum untuk pengentasan kemiskinan. Salah satu modal sosialnya adalah rasa kebersamaan untuk membangun akibat dari perasaan senasib dan sepenanggungan.
Menurut Firman ada tiga (3) hal yang perlu dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di NTB. Yaitu redefinisi tentang apa itu kemiskinan serta batasan dan tolak ukurnya, reposisi peran, dan industrialisasi. Untuk Industrialisasi sendiri menurut Firman telah dimulai oleh Gubernur dan Wagub NTB saat ini.
“Yang perlu dilakukan juga adalah reorientasi produksi. Kalau selama ini UMKM itu selalu memproduksi barang untuk suvenir, maka ke depan perlu dikembangkan produksi berupa bahan makanan. Dan yang terkakhir adalah dibukanya usaha baru oleh pengusaha-pengusaha lama,” pungkas Firman.
Berdasarkan data terakhir dari BPS NTB sendiri, persentase kemiskinan di NTB tercatat antara lain Kabupaten Lombok Utara sebesar 28.87%, Lombok Barat 15.20%, Kabupaten Lombok Timur 16.55%, Kabupaten Bima 14.87%, Kabupaten Sumbawa Barat 14.17%, serta Kota Mataram 8.96% dan Kota Bima 8.79%.
