Mataram (Inside Lombok) – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, memastikan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk nelayan yang terdampak eksekusi lahan di Lingkungan Pondok Perasi, Kecamatan Ampenan, tahun ini tetap dibangun .
“Sejauh ini kami belum menerima informasi terhadap pembatalannya, apalagi proses tender pembangunan rusunawa nelayan di tingkat pusat sudah rampung, tinggal dilakukan tahapan pembangunan,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram HM Kemal Islam di Mataram, Senin.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran nelayan, karena banyaknya anggaran yang dialihkan untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
Kemal mengatakan, pembangunan rusunawa bagi nelayan Kota Mataram ini tetap menjadi prioritas pemerintah karena hal itu juga terkait dengan bencana yang dialami oleh warga yang harus segera ditangani.
“Karena itu, anggaran pembangunan rusunawa yang ada di Kementerian PUPR tidak terganggu dengan adanya bencana non-alam COVID-19. Kalau anggaran DAK, memang ditarik pemerintah pusat,” katanya.
Ia mengatakan, untuk menyiapkan kegiatan pembangunan rusunawa nelayan di kawasan Bintaro, Kecamatan Ampenan, saat ini sedang dilakukan pematangan lahan yang persis berada di samping tempat huninan sementara (huntara) nelayan.
“Kegiatan fisik kemungkinan dilaksanakan pada akhir bulan Mei atau awal Juni setelah Lebaran Idul Fitri. Sembari kita berharap masalah COVID-19, sudah bisa teratasi,” katanya.
Kemal mengatakan, bentuk fisik rusunawa nelayan masih seperti konsep awal, yakni berlantai tiga, dengan 45 kamar, tipe 36 dengan fasilitas dua kamar tidur, satu kamar tamu, satu dapur dan satu kamar mandi.
“Untuk besaran anggaran pembangunan rusunawa ini, kami tidak tahu karena pembanguan rusunawa dengan bentuk fisik lantai tiga baru pertama di daerah kita,” katanya.
Proses pembangunan fisik rusunawa nelayan, diprediksi sekitar enam bulan sehingga jika kegiatan mulai dilaksanakan bulan Juni 2020, maka pembangunan diprediksi rampung akhir tahun.
“Dengan demikian, puluhan kepala keluarga (KK) yang saat ini menempati huntara, bisa segera pindah ke hunian lebih layak di rusunawa,” katanya. (Ant)
