Legislator Tolak Impor Daging Kerbau India Dan Bawang Putih China

Mataram (Inside Lombok) – Anggota Komisi IV DPR  Johan Rosihan bersikap tegas menolak rencana pemerintah yang ingin mempercepat realisasi impor bawang putih sebanyak 196.549 ton dari China dan impor daging kerbau sebanyak 109.253 ton dari India untuk memenuhi ketersediaan dan kebutuhan komoditas tersebut menjelang persiapan Bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini.

“Ngapain kita mikir impor, lebih baik fokus untuk mengelola kawasan bawang putih nasional yang total luasnya mencapai 4.050 Ha, bahkan sebagai contoh di Provinsi NTB terdapat lahan 700 Ha yang terpusat di Sembalun NTB yang bisa dijadikan sentra bawang putih nasional, yang tentunya siap mendukung stok bawang putih dalam negeri,” ujar Johan di Mataram, Senin.

Johan menyayangkan, pemerintah selalu mengatakan perkiraan pasokan selalu aman, namun untuk bawang putih, daging sapi/kerbau dan gula pasir malah dipenuhi, namun untuk bawang putih, daging sapi/kerbau dan gula pasir malah dipenuhi melalui impor.

“Hal ini jelas bertolak belakang dengan program pemerintah untuk melakukan pengembangan kawasan bawang putih nasional serta program sapi kerbau komoditas andalan negeri atau disingkat Sikomandan,” tegas Johan.

Demikian juga dengan daging kerbau, saat ini kata dia, Indonesia punya populasi kerbau sebanyak 1,19 juta ekor. Karena itu, sebaiknya pemerintah fokus dengan program Sikomandan yang menargetkan kelahiran dari betina produktif sebanyak 329.470 ekor dengan metode inseminasi buatan dan intensifikasi kawin alam.

Lebih jauh legislator yang berasal dari Pulau Sumbawa ini menjelaskan terkait dengan kesiapan kerbau Sumbawa sebagai salah satu suplay kebutuhan daging kerbau nasional. Saat ini terdapat populasi kerbau di NTB sebanyak 124.527 ekor dengan potensial stock produksi daging sebanyak 25.118 ekor dan bisa memproduksi daging kerbau mencapai 1.972 ton.

Anggota DPR RI yang berasal dari dapil NTB 1 ini menjelaskan bahwa kebijakan impor akan menimbulkan banyak persoalan, di antaranya banyak perusahaan pemegang RIPH yang tidak melaksanakan wajib tanam sesuai dengan total wajib tanam yang diberikan untuk komoditi bawang putih, maka lebih baik pemerintah fokus pada peningkatan produksi bawang putih nasional.

Johan mencontohkan perkembangan pesat provinsi NTB dalam usaha budidaya bawang putih, pada tahun 2018 luas panen bawang putih di NTB seluas 1.206 Ha dan meningkat drastis luas panen pada tahun 2019 menjadi 2.771 Ha, demikian juga dengan peningkatan produksi bawang putih di NTB dari 131.162 kuintal pada tahun 2018 meningkat menjadi 304.534 kuintal pada tahun 2019 lalu.

“Angka produksi bawang putih di NTB saat ini merupakan produksi tertinggi setelah Jawa Tengah,” ucapnya.

Anggota FPKS DPR  ini berharap kepada pemerintah, di saat kondisi pandemi wabah COVID-19 yang mendunia saat ini, bisa menjadi titik tolak kebangkitan produk komoditas nasional dengan cara mengurangi ketergantungan impor dan menjadikan produk komoditas nasional sebagai prioritas utama untuk ketersediaan pangan nasional.

“Saatnya pemerintah menjadikan kedaulatan pangan sebagai dasar kebijakan dalam tata Kelola urusan pangan nasional,” katanya. (Ant)