Lombok Timur (Inside Lombok) – Hari demi hari gerakan demonstrasi ke kantor DPRD Lombok Timur tak ada kata henti untuk menyuarakan aspirasi penolakan kenaikan harga BBM, kini gabungan mahasiswa dari Aliansi BEM Nusantara turun ke jalan menyuarakan hal tersebut.
Massa Aliansi BEM Nusantara bahwa subsidi energi BBM senilai Rp501 triliun tersebut 80 persennya dinikmati oleh masyarakat mampu, pasalnya kebijakan subsidi tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu.
“BBM subsidi tidak tepat sasaran, seharusnya pelaksanaannya yang perlu dievaluasi, bukan menaikkan harga BBM,” ucap Koordinator Umum, Khairul pada orasinya, Kamis (08/09).
Massa menilai sejumlah utama penyebab BBM subsidi salah sasaran terjadi karena salah satunya disebabkan oleh adanya bentuk penimbunan. Semakin marak ditemukan saat disparitas harga antara solar industri dengan solar subsidi jauh sekali besarannya.
“Dari realitas tersebut bahwa subsidi harga BBM yang belum tepat sasaran justru akan membuat pembengkakan pada kebijakan alokasi uang negara,” katanya.
Menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini dinilai masih belum tepat, karena sangat beresiko untuk menjadi kontraproduktif. Karena akan menurunkan daya beli masyarakat, menaikkan inflasi dan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai bangkit.
“BBM merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Putusan Mahkamah Konstitusi menyebut jika harga BBM dan BBG tidak boleh diserahkan pernyataan sikap sepenuhnya ke mekanisme pasar,” jelasnya.
Massa kemudian diberikan izin masuk ke kantor DPRD Lombok Timur dan disambut baik oleh Ketua DPRD yakni Daeng Parlori. Daeng menyambut baik segala tuntutan massa dan berterima kasih telah menyampaikan aspirasi masyarakat dengan baik, lebih-lebih ia mengakui massa yang datang sudah tau alasan dari kenaikan BBM tersebut.
“Massa yang sekarang ini saya rasa sudah sangat tau alasan kenaikannya, tapi kita juga menolak kebijakan kenaikan ini,” terang Daeng.
Dikatakan Daeng, semua aspirasi massa yang disampaikan oleh DPRD Lombok Timur ke Pemerintah Pusat bisa dengan cepat didengarkan, apapun yang disuarakan massa tentu suara masyarakat juga dan pihaknya mengetahui betapa dampak kenaikan BBM ini sangat terasa di masyarakat.
“Hal itu saya rasa wajar jika disampaikan ke DPRD dan tentu tuntutan aksi penolakan akan kami tindak lanjuti ke Pemerintah Pusat, semoga perjuangan dan suara kita didengarkan,” tuturnya.
Namun saat menyambut aspirasi dan berdiskusi dengan massa, massa dan Ketua DPRD Lombok Timur sempat bersitegang terkait dengan tindak lanjut surat penolakan dari massa yang akan ditindaklanjuti oleh DPRD, dikarenakan massa meminta tindak lanjut tersebut dapat dilakukan dalam waktu dekat melalui sistem administratif. (den)
