Mataram (Inside Lombok) – PT Angkasa Pura (AP) I dan Pemerintah Kota Mataram menyusun rencana kolaborasi menghidupkan kembali eks Bandara Selaparang. Terlebih setelah lama tidak difungsikan, kawasan tersebut cenderung tidak terawat.
General Manager (GM) Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Rahmat Adil Indrawan mengatakan rencana ini sudah dikoordinasikan dengan Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana sebagai pimpinan daerah. Eks Bandara Selaparang sudah tidak bisa dimanfaatkan, pasalnya statusnya sebagai bandara udara sudah dicabut.
“Areal seluas sekitar 60 hektare tersebut kini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya temporal. Misalnya, konser musik, drag race, bazar. Kegiatan dapat dilaksanakan pada bagian dalam areal bekas bandara,” katanya, Senin (19/9) pagi.
Jika ada event organizer yang tertarik untuk memanfaatkan fasilitas tersebut bisa langsung menghubungi Pemkot Mataram atau managemen Angkasa Pura. “Sementara terkait untuk perbaikan-perbaikan infrastruktur di areal bekas bandara menjadi ranah Angkasa Pura I,” katanya.
Dia berharap dengan adanya kerja sama ini dapat membantu pemerintah daerah dalam upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Pemanfaatan salah satu aset PT. Angkasa Pura ini, agar bisa digunakan untuk membayar kewajiban pajak bumi dan bangunan (PBB) ke Pemerintah Kota Mataram.
“Ahamdulillah, untuk PBB tahun 2021, kita mendapat relaksasi 50 persen sehingga PBB tahun lalu kita bayar sekitar Rp350 juta. Untuk PBB 2022, Insyaallah kita akan dibantu lagi relaksasi,” ungkapnya.
Sementara Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, dengan kolaborasi tersebut pemda berencana memanfaatkan kawasan tersebut. Di mana, setiap akhir pekan akan digunakan sebagai lokasi berjualan.
“Saya berencana agar setiap akhir pekan akan membuka bazar UMKM di bagian depan bekas bandara atau yang dulunya menjadi areal parkir,” harapnya.
Lapak yang akan disiapkan tersebut nantinya bisa dimanfaatkan secara gratis oleh para pelaku usaha. Namun Pemkot Mataram tetap bertanggung jawab memelihara kawasan tersebut.
“Harapan kita, kalau untuk UMKM kita bisa diberikan gratis. Kita tetap bertanggung jawab untuk perawatan, operasional listrik dan lainnya,” pungkasnya. (azm)
