Lombok Timur (Inside Lombok) – Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan peraturan baru Nomor 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan di Indonesia. Melalui peraturan tersebut dibuka kembali keran ekspor lobster di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Kapala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, Hariyadi Suryanggana mengatakan, pihaknya tidak punya otoritas mengenai hal tersebut melainkan Provinsi. Provinsi yang punya laut namun pengelolanya dari Lombok Timur.
Pihaknya menyambut baik hal tersebut dikarenakan Kabupaten Lombok Timur merupakan budidaya lobster pertama di Indonesia. Harga yang begitu mahal membuat orang enggan membeli lobster dan lebih memilih daging sapi.
“Dengan dibukanya ekspor lobster ini, bisa membangkitkan semangat para pembudidaya lobster, karena tidak sulit lagi jika ingin menjual ke luar daerah,” katanya saat ditemui Tim Inside Lombok, Selong (14/05/2020).
Di Lombok Timur sendiri terdapat beberapa titik tempat budidaya lobster. Namun ada dua titik yang merupakan budidaya terbesar yaitu di wilayah Ekas Jerowaru dan wilayah Telujung. Dari jumlah titik yang lumayan banyak dan didukung dengan para pembudidaya yang berkisar lebih dari 1.500 orang dengan lubang keramba budidaya berkisar 5000 lebih.
“Harga yang begitu mahal membuat warga berlomba-lomba dalam membudidayakan lobster tersebut, dan ada juga yang hanya mencari lalu dijual kepada orang yang punya lahan budidaya,” ucapnya.
Para pembudidaya lobster di Kabupaten Lombok Timur dilirik oleh pusat dan diberikan bantuan berupa sarana prasarana ataupun bibit. Sebelumnya dari pihak DPR RI telah memberikan bantuan kepada para pembudidaya lobster berupa sarana prasarana senilai 3,8 M.
Namun, sampai saat ini Kabupaten Lombok Timur belum mendapat kuota dari pusat terkait berapa besar yang dibudidayakan, dikarenakan peraturan menteri yang baru ini masih dalam pendalaman.
Ia berharap dengan dibuka kembali ekspor tersebut dapat membantu para pembudidaya untuk bisa menjajakan hasil laut NTB ke luar daerah.
