Mataram (Inside Lombok) – Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Zulkieflimansyah mengajak para Bupati dan Walikota serta serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berani berbenah dan melakukan perubahan, khususnya dalam pengelolaan alokasi anggaran tahun 2020.
“Jikalau semua kepala daerah punya keberanian melakukan perubahan untuk tidak lagi menunda lelang banyak pekerjaan itu sambil menunggu akhir tahun,” kata Zulkieflimansyah dalam keterangan tertulis diterima wartawan di Mataram, Rabu.
Menurutnya, alokasi Dana APBN untuk NTB tahun 2020 jumlahnya mencapai Rp26,08 triliun lebih. Jumlah tersebut meningkat 5,46% dari tahun 2019 sebesar Rp24,73 triliun, sehingga jika itu dilakukan akan memberikan makna yang besar dan akan jauh lebih bagus bagi daerah.
Gubernur mengaku optimis ekonomi semua daerah di NTB akan sangat dinamis, jikalau sejak diawal tahun, sudah dicari caranya supaya proyek di semua kabupaten/kota dapat dilaksanakan sebelum bulan Juli atau Agustus proyek telah rampung.
“Saya yakin ketika pembagian DIPA 2020 kita lakukan pada November 2019 ini, maka akan mengalami kinerja yang luar biasa di masa yang akan datang,” ujar Bang Zul sapaan akrabnya.
Doktor Zul juga berharap seluruh satuan kerja serta Kepala Daerah untuk melaksanakan APBN/APBD tahun 2020 secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel dalam rangka memberikan kerja nyata untuk rakyat dalam melaksanakan program pembangunan di NTB.
Ia mengajak Bupati/Walikota bahwa satu perubahan baru itu harus berani dicoba. Koordinasi dan komunikasi antar sesama kepala daerah juga harus terus dibangun untuk membangun NTB yang lebih baik di masa yang akan datang.
“Cinta dan kemesraan antar kita kepala daerah jangan cepat berlalu,” katanya.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTB Syarwan, menjelaskan Belanja Negara tahun 2020 yang akan direalisasikan di wilayah Provinsi NTB mencapai Rp26,08 triliun, meningkat 5,46% dari tahun 2019 Rp24,73 triliun.
Dari jumlah tersebut, terdiri dari Rp9,78 triliun untuk Belanja Pemerintah Pusat meningkat 8,91% dari tahun 2019 yang dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Rp16,31 triliun untuk Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Menurut Syarwan, Dana Desa Tahun 2020 untuk desa-desa di Provinsi NTB dialokasikan sebesar Rp1,23 triliun atau meningkat 4,40% dari alokasi APBN 2019 Rp1,18 triliun. Alokasi yang meningkat tersebut telah sejalan dengan trend peningkatan secara nasional.
Jumlah Alokasi DIPA tahun 2020 terbesar yaitu pada satuan kerja SNVT Pembangunan Bendungan BWS Nusa Tenggara I Rp1,51 triliun, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Nusa Tenggara I Provinsi Nusa Tenggara Barat Rp576,97 miliar dan KOREM-162 Dam IX/UDY sebesar Rp384,46 miliar.
Alokasi tersebut diperuntukkan bagi pembiayaan fungsi-fungsi pemerintahan seperti pelayanan umum Rp444,47 miliar, pertahanan Rp429,88 miliar, ketertiban dan keamanan Rp1,51 triliun, ekonomi Rp3,76 triliun, lingkungan hidup Rp390,23 miliar, perumahan dan fasilitas umum Rp580,29 miliar, kesehatan Rp187,76 miliar, pariwisata dan budaya Rp2,72 miliar, agama Rp199,65 miliar, pendidikan Rp2,25 triliun, dan perlindungan sosial Rp20,87 miliar.
Ia juga menyebut kemajuan ekonomi NTB pasca gempa bumi. Di antaranya tercermin dari menurunnya persentase penduduk miskin menjadi 14,56 persen pada periode Maret 2019 dari sebelumnya 14,75 persen (kondisi Maret 2018). Juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB selalu naik dari tahun ke tahun dengan kondisi terakhir tahun 2018 sebesar 67,30. Laju pertumbuhan IPM NTB merupakan ke tujuh tercepat dibandingkan provinsi lain di Indonesia, terangnya.
Adanya rekonstruksi rumah penduduk pasca gempa dan panen komoditas tembakau mewarnai perekonomian Provinsi NTB di triwulan III tahun 2019 sehingga pertumbuhannya mencapai 6,26 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi tanpa bijih logam sebesar 6,11 persen.
“Dibandingkan dengan kondisi triwulan III tahun 2018 yang mengalami kontraksi, maka pertumbuhan triwulan ini dikatakan jauh lebih baik,” kata Syarwan.
Gubernur juga menyerahkan secara simbolis DIPA kepada 12 KPA Satker Provinsi dan 10 Kuasa Pengguna Anggaran karena Satker yang dipimpinnya memperoleh nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik pada tahun 2019.
Kesepuluh Satker tersebut, yakni MTsN 1 Lombok Tengah dengan nilai IKPA 96,46 sebagai peringkat 10, kemudian, BPS Kabupaten Lombok Barat dengan nilai IKPA 96,55 sebagai peringkat 9. Pengadilan Agama Mataram dengan nilai IKPA 97,21 sebagai peringkat 8. KPA SATBRIMOB Polda NTB dengan nilai IKPA 97,44 sebagai peringkat 7. KPA Polres Mataram dengan nilai IKPA 97,76 sebagai peringkat 6. KPA ROLOG Polda NTB dengan nilai IKPA 97,95 sebagai peringkat 5. KPA Dinas Kesehatan NTB dengan IKPA 97,95 sebagai peringkat 4. KPA Polres Lombok Barat dengan nilai IKPA 98,73 sebagai peringkat 3. KPA ROOPS Polda NTB dengan nilai IKPA 99,24 sebagai peringkat 2. KPA Dinas Sosial NTB dengan nilai IKPA 99,36 sebagai peringkat pertama. (Ant)
