Lombok Tengah (Inside Lombok)- Pemda Lombok Tengah (Loteng) melalui Dinas Pertanian menolak keras rencana pemerintah pusat yang akan mengimpor satu juta ton beras.
Sekretaris Dinas Pertanian, Taufikurrahman kepada Inside Lombok, Selasa (16/3/2021) mengatakan, rencana impor beras tersebut seolah pemerintah pusat tidak menghargai petani yang saat ini sedang panen raya padi.
“Yang jelas sikap Dinas Pertanian kita menolak keras. Karena bukan hanya di Lombok. Tapi juga banyak wilayah lain sedang kelimpahan padi. Kenapa tidak hargai ini,”katanya.
Harga gabah kering panen (GKP) saat ini juga menurun. Harga pembelian di Bulog sebesar Rp4.200 per kg untuk GKP. Ada juga petani yang menjual Rp3,500 per kg kepada tengkulak.
“Karena tengkulak menawarkan uang cash langsung. Kami imbau agar petani jangan dulu menjual gabahnya agar keuntungannya bisa lebih besar,”katanya.
Karenanya, pemerintah pusat diharapkan lebih fokus untuk meningkatkan harga gabah petani dibandingkan mengimpor beras dengan alasan sebagai cadangan pangan nasional.
“Beli beras petani sajalah ini. Melimpah. Tapi kalau kita Insya Alloh di Lombok pasar beras luar biasa besar.
Kemudian mutu beras di Lombok Tengah juga sangat bagus. Apalagi, sejauh ini tidak ada pedagang beras yang melakukan kecurangan terhadap beras yang dijual. Sehingga anggapan banyak pihak kalau beras dari Lombok kualitasnya terjamin.
“Ini memang baru wacana. Tapi akan upayakan KTNA dan asosiasi petani untuk melakukan penolakan beras. Meski diyakini kalau beras impor tidak akan bisa masuk di Lombok Tengah,”tandasnya.
Untuk di Lombok Tengah sendiri saat ini sedang surplus padi. Luas areal tanam pada Musim Tanam pertama ini mencapai 61.685 hektar dengan estimasi produksi yakni 339.430 ribu ton.
“Sekarang ini baru panen 10 persen atau enam ribuan hektar. Perkiraan April puncak musim panen,”imbuhnya.
Dikatakan, ada peningkatan produksi padi pada musim tanam pertama ini dari tahun lalu yang hanya sekitar 234 ribu ton. Sementara untuk tahun ini, target produksi padi di Lombok Tengah mencapai 5000 ton.
Pihaknya akan mengumpulkan Asosiasi Tani serta Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) untuk menyuarakan penolakan kalau wacana impor beras ini direalisasikan.
