HMI Cabang Loteng Kritik Rencana Kenaikan Tunjangan Dewan Loteng

151
Gedung perkantoran DPRD Loteng. (Inside Lombok/Ida Rosanti)

Lombok Tengah (Inside Lombok)-Rencana kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi ketua dan anggota DPRD Lombok Tengah mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lombok Tengah.

Organisasi yang didirikan Lafran Pane itu menolak kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi bagi 50 wakil rakyat tersebut. Karena dinilai tidak relevan dengan kondisi saat ini.

“Lagi-lagi lembaga legislasi ini menunjukan ketidakberpihakan kepada rakyat. Padahal sekarang sedang dalam kondisi pandemi Covid-19”,kata Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Habibi, Selasa (13/10/2020) di Praya.

Menurut dia, rencana kenaikan tunjangan dewan di tengah pandemi Covid-19 tersebut sangat tidak wajar.

Masalahnya adalah tunjangan yang diterima wakil rakyat itu saat ini sudah besar, yakni Rp10 juta per bulan untuk tunjangan transportasi dan Rp7 juta-9 juta per bulan untuk tunjangan perumahan.

“Belum lagi tunjangan dan bantuan lainnya juga ada”, cetusnya.

Saat ini, ekonomi masyarakat sedang sulit karena pandemi Covid-19. Sehingga rencana kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi dewan itu dinilai tidak etis. “Jadi rencana kenaikan itu tidak ada urgensinya”,katanya.

Menurut dia, dewan sebaiknya fokus untuk menangani berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Seperti masih tingginya angka kemiskinan di Loteng yang masih di angka 13,6 persen atau setara 133 ribu warga di Lombok Tengah.

“Jadi rencana kenaikan tunjangan ini belum perlu”,ujarnya.

Sementara itu, Plt Sekretaris Dewan Lombok Tengah, Suhadi Kana dalam kesempatan yang berbeda mengatakan, besaran kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi dewan tersebut belum disepakati.

Kalangan DPRD melibatkan tim apraisal untuk mengetahui besarannya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Tim apraisal sedang bekerja. Dan tentu itu nanti akan jadi pertimbangan oleh DPRD dan TAPD apakah terjadi kenaikan atau tidak”,katanya.

Kondisi pandemi Covid-19 juga akan menjadi pertimbangan kenaikan tunjangan tersebut. Ada beberapa pertimbangan kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan tersebut. Untuk perumahan, misalnya, dilihat adalah lokasi perumahan tersebut.

“Kalau transportasi yang dilihat adalah CC mobilnya”,terangnya.